KPK Sita Rumah dan 14 Ruko Eks Pejabat Bea Cukai 

JAKARTA, investortrust.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua rumah dan 14 rumah toko (ruko) milik mantan pejabat Bea Cukai, Andhi Pramono. Penyitaan terhadap sejumlah aset Andhi Pramono di Batam, da Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

 

 

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyitaan beberapa aset bernilai ekonomis lainnya yang diduga milik tersangka AP (Andhi Pramono) yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin (26/2/2024).

 

 

Baca Juga

Setelah Dilantik, Prabowo-Gibran akan Memisahkan Ditjen Pajak-Bea Cukai dari Kemenkeu

Ali membeberkan sejumlah aset milik Andhi Pramono yang disita KPK. Beberapa di antaranya, sebidang tanah dan bangunan seluas 840 meter persegi yang berlokasi di Komplek Grand Summit at Southlinks, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Center View Blok A Nomor 32 Kota Batam. 

 

Selain itu, penyidik juga menyita sebidang tanah seluas 1.674 meter persegi di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan 14 unit ruko yang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

 

 

Ali mengatakan, penyitaan sejumlah aset Andhi Pramono melibatkan Kasatgas Pengelola Barang Bukti KPK Ahmad Budi Ariyanto. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan merawat aset sitaaan serta kelancaran koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

 

 

"Aset-aset yang disita ini nanti segera dibawa ke persidangan untuk dibuktikan dugaan dari hasil kejahatan korupsi dan TPPU sehingga dapat dirampas dalam rangka asset recovery," kata Ali Fikri.

 

 

Selain kasus TPPU, Andhi Pramono juga dijerat dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Kasus itu saat ini bergulir di pengadilan. Dalam surat dakwaan, jaksa mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan nilai total sekitar Rp 58,8 miliar. Jaksa menyebut gratifikasi itu terdiri dari sejumlah mata uang, yakni Rp 50,2 miliar, US$ 264.500 atau sekitar Rp 3,8 miliar, dan Sin$ 409.000 atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Andhi Pramono menerima gratifikasi itu sejak 2012 sampai 2023. Padahal, Andhi telah berpindah daerah tugas dalam lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama periode tersebut.

Baca Juga

KPK Sita 7 Bidang Tanah dan Mobil Mewah Milik Eks Pejabat Bea Cukai

Jaksa membeberkan sebagian uang itu diambil secara langsung dalam bentuk tunai, dan sebagian lainnya ditransfer ke empat nomor rekening Andhi Pramono maupun orang lain.

Jaksa membeberkan, Andhi melibatkan istrinya, Nurlina Burhanuddin untuk mengelola uang gratifikasi. Bahkan, Nurlina kerap disuruh menukar uang asing yang diterima suaminya. Dikatakan jaksa, Andhi tidak pernah melaporkan seluruh gratifikasi yang diterimanya tersebut.