Presiden Jokowi: KPU Harus Siap Jalankan Pemilu 2024 dengan Jujur dan Adil
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Pemilu 2024 bakal digelar sekitar 45 hari lagi. Dengan waktu yang semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah harus siap menjalankan Pemilu 2024 dengan jujur dan adil.
"Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil yang dipercaya oleh rakyat dan Pemilu 2024 tinggal 45 hari. waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap," kata Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).
Baca Juga
Bertemu Aliansi Kepala Desa, Jokowi Titip Pesan Terkait Pemilu 2024
Jokowi mengakui, Pemilu 2024 merupakan pemilu yang sangat kompleks. Untuk pertama kalinya, pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Terdapat 204,8 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa. Selain itu, Pemilu 2024 juga melibatkan 18 partai politik nasional dan enam parpol lokal Aceh.
"Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini. sangat kompleks sekali dan semua ini adalah perintah UU." katanya.
Baca Juga
Perayaan Natal Nasional 2023, Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan di Tahun Politik
Untuk itu, Jokowi menyatakan, tata kelola, petugas, ketersediaan dan distribusi logistik harus dipersiapkan dengan baik. KPU juga harus memastikan kesiapan sistem dan teknologi untuk menunjang kesuksesan Pemilu 2024.
"Jangan sampai ada yang tercecer satu pun. semuanya harus baik. tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya. Hati-hati mengenai hal ini," tegasnya.
Dikatakan, hal-hal teknis terkait pelaksanaan Pemilu 2024 sekecil apa pun harus diperhatikan secara detail. Hal ini mengingat keteledoran teknis bisa berimplikasi poltik dan bahkan mengganggu kondusivitas negara dan mengganggu legitimasi pemilu.
"Saya mengajak jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai hal ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital, sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi, semua kita bersama-sama harus menjaga ini," kata Jokowi.