Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam dan AHY sebagai Menteri ATR
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri agraria dan tata ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai menko polhukam dan AHY sebagai menteri ATR/ BPN ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.
"Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam?" kata Jokowi.
Baca Juga
"Bersedia," jawab Hadi Tjahjanto dan AHY.
Jokowi kemudian membimbing Hadi Tjahjanto dan AHY untuk membacakan sumpah jabatan.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Jokowi diikuti Hadi dan AHY.
Baca Juga
Tiba di Istana, Hadi Tjahjanto Benarkan Dilantik sebagai Menko Polhukam
Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan panglima TNI dilantik sebagai menko polhukam untuk menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri karena maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Sementara, AHY dilantik sebagai menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto.
Pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai menko polhukam dan AHY sebagai menteri ATR/BPN turut dihadiri sejumlah pejabat. Beberapa di antaranya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.