Prabowo 3 Kali Setuju dengan Ganjar di Debat Capres: Jangan-jangan Guru dan Buku Kita Sama
JAKARTA, investortrust.id - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto setidaknya tiga kali mengaku setuju dengan pernyataan debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam. Bahkan, Prabowo menduga guru dan buku yang dibacanya sama dengan Ganjar.
"Saya kembali, saya enggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama Pak Ganjar," kata Prabowo.
Prabowo pertama kali mengaku setuju dengan Ganjar saat membahas isu kerja sama Selatan-Selatan. Ganjar menyebut Indonesia memiliki potensi yang hebat, terutama di sektor sumber daya alam. Salah satunya nikel untuk menyokong industri baterai.
"Kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan Selatan-Selatan, nikel kita memiliki, tetapi bauksit kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium, umpama dengan Argentina. Maka, kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh betapa kekuatan ekonomi akan besar. Ini menciptakan lapangan kerja, dan kita menyiapkan jemput bola. SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. Satu, butuh lapangan kerja. Dua, dia butuh daya beli yang baik. Ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah," kata Ganjar.
Baca Juga
Ganjar Tantang Prabowo Buka-bukaan Data: Jangan Debat kalau Tidak Siap
Prabowo mengaku setuju dengan pemaparan Ganjar. Dikatakan, pemaparan Ganjang masuk akal.
"Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Kalau benar, masuk akal, saya setuju," katanya.
Dikatakan, kepemimpin tidak hanya terbatas pada retorika, tetapi juga harus memberikan teladan dan contoh.
"Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omong, omon-omon. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya omon-omon-omon. Kerjanya omon saja. Enggak bisa. Tidak bisa. Ing ngarso sung tulodo," kata Prabowo.
Prabowo juga setuju dengan pemaparan Ganjar mengenai isu tumpang tindih kewenangan di sektor keamanan. Ganjar yang mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan panelis itu mengatakan, persoalan tumpang tindih di sektor keamanan harus dimulai dari presiden sebagai pemimpin tertinggi untuk punya komimten membereskan persoalan itu. Ganjar mencontohkan, di sektor keamanan laut, terdapat sejumlah lembaga yang seharusnya dapat disatukan dalam wadah coast guard. Demikian juga dengan sektor keamanan di darat yang menjadi kewenangan kepolisian.
"Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan bantuan dari TNI, maka di situlah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu," katanya.
Selain itu, kata Ganjar, pembenahan tumpang tindih kewenangan di sektor keamanan juga perlu didukung oleh pemimpin daerah. Dikatakan, forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) harus mengambil inisiatif di tingkat lokal.
Menurut Ganjar, persoalan tumpang tindih dapat dituntaskan melalui regulasi dengan harmonasi dan sinkronisasi aturan yang ada. Ketika tidak ada keputusan yang dapat diambil, presiden sebagai pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan.
"Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apa pun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif," katanya.
Merespons jawaban Ganjar, Prabowo mengaku setuju. Dikatakan, persoalan tumpang tindih harus diselesaikan oleh presiden sebagai pemimpin tertinggi.
"Sekali lagi saya harus mengatakan saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa," katanya.
Prabowo juga mengapresiasi prestasi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan, salah satunya terkait terorisme. Untuk itu, Prabowo berjanji akan meningkatkan kualitas hidup TNI dan Polri.
"Supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah presiden, kita akan berbagi yang terbaik untuk rakyat kita," katanya.
Baca Juga
Debat Capres: Anies dan Ganjar Kompak Menyerang, Prabowo Bertahan
Terakhir, Prabowo juga sepakat dengan Ganjar terkait adanya risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Ganjar mengatakan, dalam buku Confessions of an Economic Hit Man karya John Perkins, utang bisa mematikan. Untuk itu perlu kehati-hatian jika ingin berutang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi.
"Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul, karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena utang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian government berjalan bisa dengan baik, maka ICOR (incremental capital output ratio atau rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi) bisa turun 4 persen, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi," kata Ganjar.
Menurut Ganjar jika hal itu tidak dilakukan utang yang ada tidak akan membawa manfaat. Selain itu, kata Ganjar, kemudahan berusaha juga harus dilakukan.
"Hanya saja memang, kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan utang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of technology dari dalam negeri," katanya.
Prabowo lagi-lagi setuju dengan pendapat Ganjar tersebut. Dikatakan, yang terpenting utang harus produktif.
"Saya banyak sependapat, terus terang saja saya akan bilang A, A. Bukan orang macam-macam," katanya.
