Gagal Berusaha Memahami Jokowi
Opini ditulis oleh pengamat sosial Dr Iryanto Djou
Investortrust.id - Ada beberapa sahabat mengatakan, “Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu jenius dan Kalian jauh berada di bawah kemampuan dan intelegensinya. Kalian tidak bisa memahami Jokowi. Nanti, Kalian akan paham setelah jangka panjang. Ibarat main catur, Kalian itu pemain RT dan Jokowi itu Bobby Fischer.”
Entahlah. Walau demikian, saya coba menuliskan poin-poin bagaimana saya mencoba memahami beliau dan merasa gagal memahaminya, dalam konteks Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapresnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
1.Marah dan dendam pada arogansi elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Perjuangan, khususnya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
Cukup banyak yang menulis ini sebagai alasan beliau cawe-cawe mengantar putranya sebagai bacawapresnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang akan head to head dengan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai capres-cawapresnya PDIP. Saya juga beberapa kali menuliskan kejengkelan saya atas arogansi yang ditunjukkan Megawati ketika bahasa dan gimmick-nya sangat merendahkan Jokowi dalam berbagai forum partai. Jokowi memang terlihat dihina oleh Ibu Ketum di sana.
Namun, kita semua menjadi saksi bahkan masih banyak jejak digitalnya, bagaimana kubu Prabowo dalam dua kali pilpres di tahun 2014 dan 2019, melakukan fitnah, hoax yang sangat keji terhadap Jokowi. Disebut Cina, PKI, Kristen, bodoh, dungu, plonga-plongo, dan lain-lain. Kita tidak lupa akan isi majalah Obor Rakyat yang menyerang secara membabi buta pribadi Jokowi. Hoax oleh aktivis Ratna Sarumpaet pun dilakukan oleh kubu Prabowo untuk menyerang Jokowi. Dan apa langkah Jokowi setelah menang di tahun 2019? Mengangkat Prabowo menjadi menteri pertahanan dalam kabinetnya.Orang boleh menganalisis ini demi stabilitas pemerintahan, demi kepentingan bangsa yang lebih luas, dan lain-lain. Namun, satu yang pasti, dia adalah seorang pemaaf yang sangat dalam, rela melupakan seluruh hinaan itu demi kepentingan yang lebih besar. Ini mah kelasnya sufie.
Gagal pahamnya saya adalah, mengapa terhadap hinaan berseri yang lebih kejam tersebut dapat dia maafkan, namun arogansi Megawati itu tidak bisa dimaafkan dan dilupakan? Sementara ketika dihina dan difitnah oleh kubu Prabowo, orang-orangnya Mega yang membela dia dan memasang badan untuk mempertahankan harga dirinya. Saya gagal paham jika alasannya adalah dendam pada elite PDIP, khususnya Megawati. Apalagi, jika dihitung jasa Megawati pada dia dan keluarganya.
2. Strategi agar jika Prabowo yang menang, ada orang yang mendampingi Prabowo yang bisa dipercaya beliau untuk mencegah infiltrasi kelompok radikal masuk dalam pusaran kekuasaan.
Ini juga alasan yang sering digunakan banyak pihak untuk membenarkan langkah Jokowi. Hal itu memang penting, mengingat sejarah Prabowo yang pernah berkelindan dengan kelompok-kelompok tersebut di masa lalu dan ini misi yang berat.
Namun, mengapa harus Gibran? Bukankah hal itu lebih meyakinkan jika dititipkan pada tokoh seperti Menteri BUMN Erick Thohir atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau bahkan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil? Ini catatan tentang kemampuan Gibran yang nanti akan dielaborasi secara khusus.
3.Ini strategi agar memastikan Prabowo meneruskan langkah langkah terobosannya, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi.
Saya juga sependapat bahwa ini sangat penting. Namun sekali lagi, mengapa harus Gibran yang didorong. Misi ini juga dapat dijalankan oleh tokoh-tokoh yang saya sebut di atas. Sekali lagi, saya gagal paham.
Ketika wacana presiden tiga periode menguat, yang didorong oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, saya membuat surat terbuka kepada Jokowi agar beliau konsisten menolak wacana itu dengan berbagai argumen. Salah satu catatan saya dalam surat tersebut, “Adalah bentuk arogansi jika Bapak menganggap hanya Bapak sendirilah yang mampu meneruskan rintisan-rintisan yang Bapak lakukan. Bahkan, adalah kegagalan Bapak sebagai pemimpin jika tidak berhasil mempersiapkan calon penerus untuk hal tersebut. Saat ini pun, saya melihatnya begitu. Apakah hanya anak Bapak yang mampu memastikan keberlanjutan dari langkah-langkah strategis Bapak, yang memang merupakan langkah-langkah besar bagi bangsa. Sekali lagi, ini adalah bentuk arogansi serta bukti kegagalan kaderisasi dari Pak Jokowi sendiri.”
Baca Juga
4.Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan independen tanpa campur tangan Jokowi, dan bukti kemenangan generasi muda di negeri ini. Itu membuka peluang orang muda tampil memimpin negeri.
Pak Jokowi, selalu mengatakan, “Saya tidak pernah intervensi urusan di lembaga yudikatif, termasuk di MK. Jika ada masalah di sana, tanyakan ke MK dan tanya pendapat para ahli hukum. Jangan tanya saya.”
Sekian lama saya percaya memang begitulah adanya. Beliau orang yang taat pada trias politica dan prinsip check and balance antara tiga pilar demokrasi itu. Saya juga yakin bahwa wacana tiga periode, wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan terakhir wacana Gibran cawapres tidak berasal dari beliau. Itu manuver orang lain, di luar sepengetahuan beliau. Sekian lama saya yakin hal itu.
Namun apa yang kini terjadi di MK sangat tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Pendapat hukum sudah dikemukakan oleh berbagai ahli hukum, bahkan oleh otoritas tertinggi bidang ini di pemerintahan yaitu oleh Menko Polhukam yang juga profesor di bidang hukum. Opininya jelas, itu bukan ranah yang menjadi wewenang MK, tapi menjadi wewenang legislatif, dus DPR. Jadi, logisnya MK langsung saja mengembalikan gugatan gugatan itu, tidak perlu membahasnya.
Yang terjadi adalah bukan saja MK menyidangkannya, namun juga mengeluarkan vonisnya. Isi vonisnya juga sangat melawan akal sehat. Dari 5 gugatan yang diajukan yang substansinya praktis sama, 4 gugatan ditolak namun satu gugatan diterima.
Keputusan terkait gugatan yang diterima itu pun sangat tidak masuk akal. Dari 9 hakim, yang menerima gugatan hanya 3 hakim, sedangkan 6 hakim lainnya tidak sependapat dengan isi vonis yang dibacakan. Namun, direkayasa sedemikian sehingga seolah-olah yang menerima ada 5 hakim dan 4 hakim menolak, sehingga score-nya 5-4 dan vonisnya diumumkan.
Jadi, ada 3 tahap keanehan vonis di MK. Dengan logika sederhana saja kita bisa menyimpulkan ada tekanan pada MK. Dan sangat beralasan, jika orang menduga tekanan itu berasal dari Presiden, karena hanya Kepala Negara yang punya otoritas tertinggi untuk itu, apalagi ada hubungan keluarga antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden (adik ipar). Dan rekayasa seperti ini, dengan menabrak aturan serta akal sehat publik, adalah langkah yang memalukan bahkan menjijikan. Ketua MK sedang dilaporkan ke dewan kehormatan MK, kita nunggu kelanjutannya.
Bahwa vonis itu bukti kemenangan generasi muda Nusantara adalah alasan yang jelas tidak logis. Keputusan itu jika pun dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang memang memiliki wewenang untuk itu, jika dipaksakan berlaku untuk Pilpres 2024, jelas dipersembahkan sebagai karpet merah buat Gibran. Jika memang dipersembahkan untuk seluruh generasi muda, mestinya sudah diputuskan sejak lama atau diberlakukan untuk Pilpres 2029.
Rekayasa licik di MK itu jelas untuk Gibran dan itu memalukan bahkan menjijikkan. Saya gagal memahami mengapa hal ini dilakukan beliau.
5.Apanya yang salah mendorong anaknya menjadi cawapres apalagi anaknya juga berprestasi di Solo? Argumen ini sering juga dikemukakan oleh beberapa pihak, khususnya yang merasa mendapat benefit dari pencalonan ini.
Dari sudut aturan tidak ada yang salah. Tidak ada UU yang secara eksplisit melarang anak presiden mencalonkan diri menjadi wapres. Namun, dari sudut kepatutan ini bermasalah. Ini pola top down ekstrem, bahkan ‘diktator’ mantan Presiden Soeharto tidak melakukannya.
Dalam hal langkah strategis transformasi bangsa, Jokowi adalah presiden terbaik negeri ini. Dalam hal satu konteks rangkaian bacawapres Gibran, Jokowi adalah presiden terburuk negeri ini.
Mantan Presiden Soekarno saat itu tidak pernah mempersiapkan anaknya menjadi presiden (juga karena tidak punya kesempatan untuk melakukan). Pak Harto juga hanya pernah mengangkat Tutut sebagai menteri sosial di periode terakhir pemerintahannya. Mantan BJ Habibie dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid juga tidak (juga tidak punya waktu karena terlalu singkat masa pemerintahannya). Megawati terlihat menyiapkan Ketua DPR Puan Maharani, namun tidak pernah melakukan rekayasa paksa untuk menjadikan Puan sebagai bacapres, padahal sebagai ketua partai memiliki kuasa untuk itu (bukan sebagai presiden).
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sama, memerintah dua periode, namun tidak pernah merekayasa agar anaknya dikarbit menjadi cawapres atau capres. Dia ingin anaknya menjadi Ri2 atau RI1, namun proses yang normal diikuti.
Terkait dengan Jokowi, sangat sulit untuk percaya bahwa dia tidak melakukan apa pun untuk mendorong Gibran. Walau saya mencoba memaksa diri untuk menerima asumsi itu, tetap saja berpendapat -- dengan melihat resiko yang akan bangsa ini hadapi --, seharusnya Jokowi melarang anaknya mengikuti proses kontestasi dalam Pipres 2024.
Hal lain soal prestasi Gibran di Solo. Jika benar berprestasi, apakah pengalaman 2 tahun sebagai walikota itu sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai wapres? Bahkan, harus juga siap sebagai presiden, jika seandainya Prabowo terpilih sebagai presiden dan berhalangan tetap karena satu dan lain hal mengingat umur dan kondisi kesehatan beliau.
Dari keterangan elite PDIP, proses Gibran menjadi walikota juga tidak melalui persaingan yang sengit dan fair. Keberhasilannya membangun berbagai hal di Solo apakah tidak ada pengaruh dari posisinya sebagai putra presiden, sehingga langkah-langkahnya selalu di-support oleh seluruh kementerian terkait serta ayahnya?
Saya sekali lagi tidak paham dengan Jokowi dan berpendapat ada ketidakpatutan dalam langkah tersebut. Juga, tidak benar ‘prestasi’ dua tahun Gibran di Solo sudah cukup untuk mengatakan dia mumpuni menjadi wapres negeri ini. Langkah itu justru membawa risiko besar buat negeri, jika Gibran terpaksa menjadi presiden, bila Prabowo berhalangan tetap setelah memenangi pilpres.
6.Argumen ini adalah strategi geniusnya Jokowi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ada di pasangan Amin (Anies Baswedan-Muhaimin) dan Gibran ada di Prabowo, guna menutup peluang masuknya kelompok radikal di kedua kubu tersebut, sehingga pemilu kita akan bersih dari politik identitas, akan berlangsung damai tanpa friksi yang ekstrem. Pemilu kita hanya akan dipenuhi oleh adu gagasan dan program.
Argumen itu juga penting, dan tiba-tiba menyelinap dalam pikiran saya barusan. Sangat mungkin ini ada benarnya, 3 pasangan tersebut hanya akan adu gagasan serta menunjukkan pengalaman mereka dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan itu. Tidak akan ada lagi politik ayat, mayat, fitnah, nyerang pribadi. Pemilu legislatif dan pilpres kita akan sangat berkualitas.
Apakah ini yang diinginkan beliau? Iya, karena dua hal tersebut yang selalu diulang-ulang beliau. “Pemilu kita harus damai dan saya ingin penerus yang mampu meneruskan rintisan saat ini, karena hanya 3 periode ke depan window buat negeri ini untuk meloncat menjadi negara maju dan sejahtera,” dua hal yang terus-menerus dikatakannya.
Dengan masuknya Gibran, hal pertama akan dicapai. Hal kedua diserahkan ke pilihan rakyat, setelah mendengar gagasan-gagasan dan mempertimbangkan pengalaman mereka di berbagai ranah pemerintahan dan jam terbang serta kondisi fisik dan psikis dari 3 pasangan yang ditawarkan.
Buat saya, sudah sangat jelas siapa yang akan unggul dari aspek-aspek tersebut. Dan saya yakin, Jokowi juga tahu itu. Resiko bahwa Gibran bisa berada di kubu yang kalah, dia juga tahu itu. Saya berkeringat dan deg-degan ketika menyadari hal tersebut. Jika ini benar, saya kembali ke kesimpulan saya di awal artikel, Jokowi ini sufie.
Saya tidak tahu apakah dengan poin terakhir ini saya berhasil memahami Jokowi? Saya tidak tahu. Paling tidak, jika argumen ini benar, saya makin yakin bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud harus didukung tuntas secara militan untuk memenangkan posisi presiden-wapres, dan meneruskan rintisan Jokowi dengan perbaikan sana sini.
Jakarta, 23 Oktober 2023.