Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Dasar di Wilayah 3T Sulawesi Utara Senilai Rp 123 Miliar

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun infrastruktur dasar di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dengan total investasi sebesar Rp 123 miliar. Talaud merupakan wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). 

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara, telah dilakukan berbagai kegiatan reguler untuk peningkatan infrastruktur dasar di Kepulauan Talaud, seperti air minum, sanitasi, penataan kawasan dan pendidikan. 

“Nilai investasi di Kepulauan Talaud untuk peningkatan infrastruktur air minum sebesar Rp 52 miliar, kemudian infrastruktur sanitasi sebesar Rp 30,2 miliar, penataan kawasan sebesar Rp 9,7 miliar dan pendidikan sebesar Rp 30,8 miliar. Sehingga totalnya sebesar Rp 122,7 miliar,” jelas Diana dalam keterangan resmi yang diterima investortrust.id, Kamis (28/12/2023). 

Diana menerangkan, semenjak tahun 2015 telah dilakukan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di ibukota kecamatan (IKK), yaitu di IKK Mangarang, Talaud. Juga pengembangan dan optimalisasi SPAM di kawasan MBR, di IKK Melonguane dan IKK Beo. 

“Dilanjutkan pada 2015 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan di IKK Mangarang dan IKK Beo Utara. Kemudian pada 2017 dilakukan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di IKK Beo Utara, dan pada 2021 dilakukan Optimalisasi SPAM IKK Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud,” tambah Diana. 

Sementara itu di Bidang Sanitasi, Kementerian PUPR pada 2021 juga telah melakukan Pembangunan TPA Sampah di Kepulauan Talaud. Dan pada bidang penataan kawasan, pada tahun 2017 dilakukan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Khusus di kawasan Pulau Marampit, Kec. Nanusa, Kab. Kepulauan Talaud. 

“Di bidang pendidikan, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah pada 2020 di Alude, Musi, Bantik, dan Makatara. Dilanjutkan pada 2021, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kalongan, Tarun, Rainis, Dapalan, dan Nanusa. Total anggaran yang dialokasikan pada 2020 sebesar Rp 9,9 miliar dan pada 2021 sebesar Rp 18,3 miliar,” tandas Diana. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat dua peran utama infrastruktur. Pertama infrastruktur ekonomi sebagai sarana  produksi dan penunjang pertumbuhan wilayah, seperti jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sosial sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan gantung, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

Baca Juga

Jelang Nataru, Kementerian PUPR Selesaikan Penggantian 9 Jembatan Tua di Jawa Timur