Kedaulatan Harus Dilindungi, Potensi Ekonomi Digital RI US$ 360 Miliar Tahun 2030

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (04/10/2023), di Istana Negara, Jakarta. "Jadi, kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100 persen barang kita, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar, semuanya,” kata Presiden dalam keterangan pada 4 Oktober 2023.

Baca Juga

Perry: Digitalisasi Layanan Perbankan Capai Rp 14.000 Triliun, Transaksi Uang Elektronik Rp 111 Triliun

Presiden menyampaikan, bila Digital Economy Framework Agreement di ASEAN bisa diselesaikan negosiasinya di tahun 2025, maka potensi ekonomi digital kita akan melambung dari US$ 360 milliar menjadi menjadi dua kali lipat. Artinya, akan menembus US$ 720 miliar.

"Itu setara Rp 11.250 triliun kalau dirupiahkan. Jadi, potensi ekonominya sangat besar sekali,” tandas Presiden. 

Persiapkan Talenta Digital
Kepala Negara pun menekankan pentingnya untuk mempersiapkan talenta-talenta digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam ekonomi digital.

“Kita harus jadi pemain. Menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras, karena kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan, waktunya hanya dua tahun, dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita? Ini bukan barang yang mudah,” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Minta Pemda Tumbuhkan Ekonomi Daerah 6%