Pakar Tata Negara: Saat Ini Demokrasi Digunakan Hanya untuk Meraih Kekuasaan

JAKARTA, Investortrust.id  - Pakar tata negara dan dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti menyebut saat ini demokrasi hanya digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata. Bivitri mengatakan kondisi ini muncul karena banyak yang tidak sadar bahwa demokrasi tersebut bermasalah.

“Saya pernah dalam suatu diskusi bersama politisi muda yang dengan berapi-api bilang ‘tidak ada yang salah dengan demokrasi saat ini’. Karena dia sedang membela paslonnya yang diserang karena masalah etik dan demokrasi,” kata Bivitri dalam diskusi, Masa Depan Demokrasi jika Dinasti Jokowi Menang, yang digelar daring, Selasa (9/1/2024).

Menurut Bivitri, dukungan semacam itu ada dua penyebab. Pertama, tidak rasional karena tidak punya parameter. Kedua, karena politik tersebut menggunakan parameter yang salah.

“Yaitu dia melihat demokrasi hanya untuk meraih kekuasaan. Dia tidak peduli benar salah. Makanya etik itu ndas-mu etik aja,” ujar dia.

Menurut Bivitri, cara semacam itu melihat demokrasi secara prosedural semata. Dia mengatakan, pemilihan umum pada 14 Februari nanti hanya menjadi prosedur bagi sebagian orang untuk meraih kekuasaan.

“Jadi secara konteks, negara tidak akan eksis tanpa warga. Demokrasi kan sebetulnya fasilitas untuk menjalankan kekuasaan, untuk warga. Sehingga harus dijalankan dengan institusi dan prosedur,” kata dia.

Tetapi, kata Bivitri, untuk menjalankan mesin demokrasi ini harus dibarengi dengan akuntabilitas. Inilah yang sering terlupakan ketika politisi tanpa etik membawa demokrasi hanya sebatas sisi prosedural.

“Mengutip tulisan Daniel S. Lev, Demokrasi atau Republik, kita harus melihat secara lebih kritis untuk mengembalikan kepada publik,” kata dia.

Menurut Bivitri, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi pengrusakan alat pengontrol kekuasaan, misalnya DPR, pelemahan masyarakat sipil, KPK, dan MK. Dengan kontrol yang lemah, demokrasi mudah diselewengkan.

“Dan repotnya semua hal itu dilakukan dalam koridor hukum. Ini yang saya sebut dengan autocratic legalism. Jadi ketika kita mendebat ini, seakan-akan kita yang salah,” ujar dia.

Menurut dia, demokrasi Indonesia ke depan perlu perombakan sistem. Tidak hanya mengganti ‘wajah’-nya semata.

Ini tercermin karena dua hal. Pertama, warisan politik Jokowi dan sistem politik yang sudah rusak terus menguat. Misalnya presidential threshold, kartel politik, oligarki, pengawasan dana kampanye politik sangat lemah aturan mainnya. 

“Dan (kedua) tentu saja kita semua paham, bukan demokrasi yang kita salahkan. Tapi, bagaimana demokrasi dirusak oleh politisi yang waktu mengoperasionalkan hanya membuat menjadi alat mengejar kekuasaan,” ujar dia.

Pakar tata negara dan dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti dalam diskusi, Masa Depan Demokrasi jika Dinasti Jokowi Menang, yang digelar daring, Selasa (9/1/2024).