Jokowi Minta Percepat Penyediaan Lahan untuk Investasi di IKN
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bisa dipercepat. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Basuki mengatakan, arahan itu disampaikan Jokowi setelah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN. Untuk itu, Jokwoi memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual-beli.
“Tadi saran dari Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia)—yang juga disepakati oleh Bapak Presiden—agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN,” kata Basuki dikutip dari Antara.
Baca Juga
Proyek Jalan Feeder IKN Nusantara Dikebut, Progres Capai 16,7%
Namun, Jokowi menggarisbawahi agar proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan.
“Itu tadi kalimat beliau: kerja cepat, tidak melanggar aturan. Beliau sendiri yang akan memonitor proses ini ke depan,” tutur Basuki.
Jokowi juga memerintahkan untuk disediakan desk khusus pengaduan investor serta disiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk berkomunikasi intensif dengan para investor.
“Jadi apakah satu PIC untuk (menangani) satu investor, atau lima investor, atau bahkan 10 investor, sehingga investor bisa berkomunikasi intensif dengan pejabat IKN yang ditunjuk sebagai PIC itu,” kata Basuki.
Baca Juga
OIKN Ungkap Universitas Asing Masuk ke IKN, Siapa Saja Mereka?
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi di IKN mendekati angka Rp 49,6 triliun dengan 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek mereka.
“Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di-groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita lihat bahwa investasi ini perlu segera direalisasikan di lapangan sehingga nantinya satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang bisa menjadi model untuk pengembangan IKN selanjutnya,” kata Bambang.
