Ganjar Sebut Mencegah Korupsi Hal Mudah
JAKARTA, investortrust.id - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut mencegah korupsi adalah hal yang mudah. Salah satunya dengan contoh dari pemimpin.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/01/2024) malam.
Ganjar mulanya menuturkan bertemu dengan seorang anak buah berpangkat rendah yang melakukan korupsi. Saat itu, Ganjar bertanya alasan anak buah tersebut melakukan korupsi. Kepada Ganjar, anak buah itu mengaku disuruh pimpinannya untuk melakukan korupsi.
"Cerita pendek ini kemudian saya balik, saya dalami lagi, bagaimana menurut Anda, kita harus mencegah korupsi? 'Gampang pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak, pak. Kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi. Jangan ngomong muluk-muluk. Karena itu sebenarnya praktik yang dihadapi birokrasi," kata Ganjar.
Baca Juga
Ganjar mengatakan, yang terpenting dari komitmen memberantas korupsi adalah mempraktikkan komitmen tersebut. Ganjar mengeklaim dirinya bersama Mahfud telah membuktikan komitmen memberantas korupsi.
"Kami hanya memberikan contoh saja. Bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base, dengan sebuah bukti seperti apa yang ditampilkan di depan," katanya.
Selain itu, Ganjar mengatakan, komitmen memberantas korupsi diwujudkan dengan gerak nyata yang disebutnya gaspol. Beberapa di antaranya dengan menggandakan anggaran, menghitung pertumbuhan ekonomi, menjalankan pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum.
"Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik karena potensi kita tinggi," katanya.
Berikutnya, kata Ganjar, sikat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan memoles birokrasi dengan digitalisasi. Setelah regulasi, sistem kelembagaan berjalan dengan baik, langkah selanjutnya adalah memilih aktor yang baik.
Ganjar mengatakan, langkah berikutnya untuk memberantas korupsi adalah digitalisasi sistem keuangan yang dapat menghemat anggaran. Selanjutnya, pembatasan transaksi tunai.
"E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi kewajiban dan tentu saja transparansi anggaran, yang jelas asal usulnya serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Itulah dashboard yang dibutuhkan setiap harinya untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung," paparnya.
Baca Juga
Langkah berikutnya, kata Ganjar, penguatan kelembagaan aparat penegak hukum, dan mendukung penuh independensi KPK. Kejaksaan dan kepolisian juga bisa mendorong tranparansi proses penegakan hukum yang bebas dari intimidasi.
"Dan tentu saja instrumen LHKPN," katanya.