BGN Pastikan Seluruh SPPG Beroperasi Kantongi SLHS, 1.600 Unit Dilarang Beroperasi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono memastikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepastian tersebut disampaikan menyusul proses penyisiran menyeluruh yang dilakukan lembaga tersebut guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” ujar Trenggono, Minggu (22/11/2026) seperti dikutip Antara.
Trenggono menegaskan bahwa SPPG yang tidak mengantongi SLHS dilarang keras beroperasi karena sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak. Akibat penegakan aturan itu, tercatat ada sekitar 1.600 SPPG yang tidak dioperasionalkan karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Iya, sudah (dikeluarkan). Itu yang tidak memenuhi syarat,” ujar Trenggono mengonfirmasi penghentian operasional unit yang bermasalah tersebut.
Mengenai rencana ekspansi atau penambahan unit baru ke depan, Trenggono menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi atau jumlah kasus stunting yang tinggi.
Baca Juga
BGN Berhentikan Kepala SPPG dan Korwil Purwakarta Imbas Kasus Kekerasan
“Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono juga telah menekankan bahwa setiap SPPG wajib mengantongi SLHS sebagai syarat mutlak sebelum menjalankan operasional. Penegasan tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan pengawasan sekaligus pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menilai aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, sebab BGN tidak ingin ada lagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi hidangan dari program MBG. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sempat terjadi, salah satu persoalan krusial yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam hal pemilihan, penanganan, serta penyimpanan bahan baku.
Sebagai contoh konkret, ia menyoroti penggunaan bahan baku ayam dalam kondisi yang sudah tidak layak konsumsi, maupun kesalahan penyimpanan bahan makanan yang seharusnya ditempatkan di dalam freezer tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka sehingga memengaruhi kualitas dan keamanan pangan.
Guna mencegah terulangnya kelalaian serupa, BGN memperketat pengawasan melalui penambahan tim pengawas, penempatan pengawas chef, serta penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur agar seluruh proses memasak mengikuti standar baku. Melalui pengawasan ketat tersebut, BGN memastikan setiap SPPG yang belum mengantongi SLHS tetap tidak diperbolehkan beroperasi hingga seluruh persyaratan higiene dan sanitasi terpenuhi.
