Wapres Gerindra: Kekuatan atau Jebakan?
Poin Penting
|
Dukungan terhadap kader Gerindra sebagai wapres belum tentu memperkuat kendali Prabowo. Di baliknya berlangsung persaingan partai, militer, polisi, oligarki, dan kekuatan politik lain untuk mempengaruhi arah pemerintahan serta membagi sumber daya kekuasaan.
Oleh: Bambang Intojo - Pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia
INVESTORTRUST - Semakin banyak partai politik dan simpul kekuatan politik yang menyatakan dukungan agar posisi wakil presiden diberikan kepada kader Gerindra. Nama Sufmi Dasco Ahmad pun semakin sering disebut sebagai salah satu kandidat. Sekilas, ini tampak sebagai kemenangan politik Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo bukan hanya menguasai kursi presiden, tetapi juga berpeluang menempatkan kadernya sendiri sebagai wakil presiden.
Namun, benarkah dukungan tersebut merupakan tanda menguatnya dominasi Gerindra? Atau justru ada kalkulasi politik lain di balik sikap partai-partai yang tampaknya begitu mudah merelakan posisi strategis itu?
Dalam politik koalisi, dukungan tidak selalu berarti penyerahan kepentingan. Tidak mengajukan kader sendiri juga tidak selalu berarti kehilangan ambisi. Bisa jadi, partai-partai lain sedang menghitung risiko, menjaga jarak dari beban pemerintahan, sekaligus mempertahankan daya tawar untuk kontestasi politik mendatang.
Pertanyaan ini semakin relevan ketika kredibilitas pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kontroversi MBG dan KDMP, persoalan fiskal, hingga gejolak IHSG dan pelemahan rupiah. Gerindra mungkin memperoleh tambahan kekuasaan formal, tetapi sekaligus berpotensi menanggung beban politik pemerintahan yang semakin berat.
Di balik itu, ada persoalan yang lebih besar: perebutan pengaruh di antara berbagai kekuatan yang menopang maupun berada di luar pemerintahan. Faksi sipil Gerindra, jaringan militer di sekitar Sjafrie Sjamsoeddin, partai-partai koalisi, konfigurasi baru di tubuh kepolisian pasca-Listyo, oligarki ekonomi, sisa jaringan politik Jokowi, serta PDIP memiliki sumber daya dan kepentingan masing-masing.
Dalam kerangka NEORBA, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menduduki kursi wapres. Yang lebih penting adalah siapa yang mengendalikan akses, keputusan, dan arah kekuasaan presiden.
Jangan-jangan, semakin banyak pihak yang mendukung Gerindra justru bukan pertanda semakin kuatnya kendali Prabowo, melainkan semakin banyaknya kekuatan yang ingin memperoleh pengaruh terhadap dirinya.
Presiden yang Diperebutkan
Untuk memahami paradoks ini, kita perlu membedakan kekuasaan formal dan kendali efektif. Prabowo memiliki kewenangan konstitusional sebagai presiden, tetapi tidak berarti seluruh sumber daya kekuasaan berada dalam kendalinya. Ia membutuhkan partai, militer, polisi, birokrasi, dan kekuatan ekonomi. Masing-masing memiliki jaringan dan kepentingan yang tidak sepenuhnya bergantung pada presiden.
Di lingkungan Gerindra sendiri, penempatan kader sebagai wapres merupakan peluang memperkuat dominasi partai sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan politik lain. Dasco, misalnya, memiliki pengalaman membangun komunikasi lintas partai dan mengkonsolidasikan dukungan di parlemen. Namun, penguatan Gerindra tidak otomatis menghilangkan perbedaan kepentingan di antara elite partai. Posisi wapres justru dapat menjadi arena baru perebutan pengaruh internal.
Di luar Gerindra, jaringan militer di sekitar Sjafrie Sjamsoeddin juga patut dicermati. Posisi Sjafrie sebagai Menteri Pertahanan, latar belakang militer, dan kedekatannya dengan Prabowo memberinya akses strategis. Pertanyaannya, apakah jaringan ini semata-mata menjadi instrumen konsolidasi presiden atau memiliki agenda institusional dan politik sendiri?
Perubahan konfigurasi setelah tersingkirnya Gibran menarik dibaca dalam konteks ini. Ada dugaan mengenai keterlibatan kepentingan faksi militer dalam perubahan keseimbangan kekuasaan. Namun, dugaan itu perlu dibedakan dari fakta. Belum cukup bukti untuk menyimpulkan Sjafrie atau jaringan tertentu secara langsung mengorganisasi proses tersebut. Yang perlu diamati adalah siapa yang memperoleh ruang dan pengaruh baru setelah perubahan itu.
Sementara itu, partai-partai koalisi tidak kehilangan kepentingan hanya karena tidak mengajukan kader untuk posisi wapres. Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan partai pendukung lainnya tetap memiliki pengaruh melalui kabinet, parlemen, birokrasi, dan jaringan politik daerah. Ketika kredibilitas pemerintahan menurun, mereka bahkan memiliki alasan untuk menjaga jarak tanpa harus keluar dari koalisi.
Gerindra mengambil tanggung jawab politik lebih besar, sementara partai-partai lain tetap mempertahankan akses kekuasaan dan ruang bermanuver. Mereka bisa mendukung Prabowo tanpa harus ikut menanggung seluruh konsekuensi kebijakan pemerintah yang tidak populer.
Perubahan kepemimpinan Polri pasca-Listyo juga membuka kemungkinan konfigurasi baru. Pergantian pimpinan tidak otomatis menghapus jaringan dan kepentingan yang sudah terbentuk. Kontestasi mengenai jabatan, akses informasi, dan hubungan dengan pusat kekuasaan bisa melahirkan keseimbangan baru, termasuk dalam hubungan militer dan polisi. Belum tentu pula terbentuk satu faksi baru yang solid.
Di luar pemerintahan, sisa jaringan politik Jokowi juga tidak bisa diabaikan. Tersingkirnya Gibran dari posisi wapres tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik mantan presiden tersebut. Hubungan dengan elite partai, birokrasi, jaringan bisnis, serta aktor-aktor yang memperoleh posisi dan keuntungan selama pemerintahannya tidak serta-merta hilang. Namun, kekuatan jaringan itu juga tidak boleh dianggap masih utuh. Sebagian aktor mungkin beralih mendekati Prabowo, sebagian mempertahankan hubungan dengan Jokowi, dan sebagian lainnya mencari perlindungan melalui kekuatan politik yang berbeda.
PDIP memiliki posisi yang lain. Sebagai partai besar di luar pemerintahan, PDIP mempunyai sumber daya organisasi, jaringan politik daerah, dan kekuatan parlemen. Melemahnya kredibilitas Prabowo dapat membuka ruang bagi PDIP untuk memperkuat posisi sebagai penyeimbang. Namun, menjadi oposisi tidak otomatis berarti menjadi kekuatan demokratis yang bebas dari kalkulasi kepentingan. PDIP juga harus memperhitungkan hubungan dengan partai-partai koalisi, faksi militer, dan kemungkinan perubahan konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029.
Sementara itu, oligarki ekonomi memiliki kepentingan yang relatif berbeda. Mereka tidak selalu membutuhkan jabatan politik, melainkan akses terhadap kebijakan, konsesi tambang dan perkebunan, proyek pemerintah, perbankan, pasar modal, serta sumber daya negara. Melalui modal dan jaringan bisnis, mereka mempunyai daya tawar yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan partai maupun institusi negara.
Semua kekuatan tersebut tidak harus membentuk koalisi permanen. Mereka bisa bekerja sama dalam satu persoalan, tetapi bersaing dalam persoalan lain. Batas antara pendukung, pesaing, dan calon penyeimbang kekuasaan pun dapat berubah mengikuti perkembangan kepentingan.
Kekuatan atau Jebakan?
Persoalan semakin rumit ketika kredibilitas pemerintahan Prabowo menghadapi tekanan. MBG dan KDMP bukan sekadar program pemerintah, melainkan proyek politik yang menyerap anggaran, membangun jaringan pelaksana, dan melibatkan banyak kepentingan. Persoalan tata kelola, dugaan korupsi, dan penolakan publik dapat menggerus kepercayaan terhadap kompetensi pemerintah.
Gejolak IHSG dan pelemahan rupiah menambah tekanan, meskipun keduanya tidak bisa begitu saja diatribusikan kepada kebijakan Prabowo. Faktor global dan persoalan struktural ekonomi juga berpengaruh. Namun, dalam politik, persepsi publik mengenai kemampuan pemerintah sering kali lebih menentukan daripada penjelasan teknis mengenai penyebab persoalan.
Dalam situasi seperti itu, wapres dari Gerindra menjadi pedang bermata dua. Prabowo memperoleh pendamping yang lebih mudah diajak bekerja sama dan tidak membawa pusat kekuatan politik alternatif. Namun, Gerindra semakin sulit memisahkan diri dari keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan.
Prabowo juga menghadapi dilema. Terlalu mengandalkan jaringan militer bisa membuat partai-partai politik merasa tersisih. Terlalu mengakomodasi partai bisa memperbesar tuntutan mereka. Ketergantungan pada oligarki ekonomi pun berisiko semakin menggerus legitimasi publik. Sementara itu, upaya mengendalikan semua kepentingan sekaligus justru bisa mempersempit ruang geraknya sendiri.
Di sinilah relevansi NEORBA. Kekuasaan tidak lagi bisa dibaca sebagai piramida dengan satu pusat komando. Ia lebih menyerupai jaringan transaksi dan kontestasi, dengan presiden sebagai simpul utama yang menjadi sumber legitimasi, akses, dan perlindungan politik. Setiap kekuatan berusaha memperoleh pengaruh terhadap presiden, tetapi tidak selalu bersedia berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Bahkan, kekuatan di luar pemerintahan tetap dapat memengaruhi keseimbangan di dalamnya.
Dengan demikian, kemungkinan yang perlu diperhitungkan bukan hanya Prabowo berhasil atau gagal menjadi penguasa tunggal. Bisa jadi, ia justru menjadi presiden yang semakin diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan yang menopang maupun menantang kekuasaannya.
Wapres Gerindra mungkin merupakan kemenangan formal partai. Tetapi kemenangan itu belum tentu membuat Prabowo semakin berdaulat atas pemerintahannya. Semakin banyak kelompok yang merasa memiliki andil dalam mempertahankan kekuasaan presiden, semakin besar pula tuntutan mereka untuk memperoleh bagian dalam keputusan dan sumber daya kekuasaan.
Dalam konfigurasi seperti ini, stabilitas tidak berarti ketiadaan konflik. Konflik justru terus berlangsung di dalam pagar koalisi, sementara kekuatan di luarnya menunggu peluang untuk mengubah keseimbangan.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi siapa yang akan menjadi wakil presiden. Melainkan, apakah Prabowo masih menjadi pengendali permainan, atau perlahan-lahan berubah menjadi presiden yang diperebutkan dan dibatasi oleh para pemain di sekelilingnya?
Itulah paradoks NEORBA: kekuasaan tanpa pusat tunggal, dengan presiden sebagai pusat gravitasi yang tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatan-kekuatan yang mengitarinya.
