Pasar Menghendaki Wapres dari Gerindra atau Profesional, dan Nama Dasco Disebut

Pengganti Gibran diharapkan memperkuat kekompakan pemerintahan dan meredakan ketegangan politik. Kepastian transisi menjadi penting agar perhatian pemerintah kembali tertuju pada investasi, lapangan kerja, daya beli, dan pengurangan kemiskinan.

JAKARTA, Investortrust.id — Figur dari Partai Gerindra atau kalangan profesional nonpartai menjadi pilihan yang mengemuka dalam aspirasi pasar yang dihimpun Investortrust untuk mengisi jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan berhenti. Pertimbangan utamanya adalah menjaga stabilitas politik, memastikan kekompakan dengan Presiden Prabowo Subianto, dan menjamin keberlanjutan program pemerintah.

Nama Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai salah satu figur yang difavoritkan dalam aspirasi tersebut. Harapan terhadap pilihan ini bertumpu pada kebutuhan akan pendamping Presiden yang dapat memperkuat koordinasi politik dan membantu pemerintah bekerja tanpa dibayangi persaingan baru di internal kekuasaan.

Preferensi itu merupakan pandangan yang berkembang di sebagian kalangan pasar, bukan hasil survei yang menggambarkan sikap seluruh investor. Namun, pesan yang hendak disampaikan jelas: pergantian wakil presiden diharapkan mengakhiri ketidakpastian dan membuka ruang bagi pemerintah untuk kembali berkonsentrasi pada perekonomian.

Pilihan lain adalah profesional nonpartai yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan bekerja bersama Presiden. Figur seperti ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperoleh penerimaan politik yang cukup luas.

Asal partai maupun latar belakang profesional tetap perlu disertai kualitas kepemimpinan. Pasar membutuhkan kepastian kebijakan, koordinasi pemerintahan yang efektif, dan keputusan yang dapat dilaksanakan. Karena itu, kecocokan dengan Presiden harus berjalan bersama kompetensi dan kemampuan membangun kepercayaan publik.

Nama Puan Maharani juga sempat disebut dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran. Namun, sumber Investortrust di lingkungan PDI Perjuangan menyatakan bahwa partainya tidak menghendaki Puan menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo.

Menurut sumber tersebut, program yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan pelaksanaan janji kampanye pasangan Prabowo–Gibran. Pertimbangan itu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan mengenai posisi Puan. Keterangan tersebut merupakan informasi dari sumber di lingkungan partai, belum merupakan pernyataan resmi PDI Perjuangan.

Baca Juga

Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Gibran Resmi Mundur sebagai Wapres

Pergantian wakil presiden berlangsung pada situasi yang membutuhkan kepekaan politik. Pilihan terhadap figur pengganti akan dibaca masyarakat dalam kaitannya dengan polemik yang mendahului keputusan Gibran. Karena itu, proses tersebut perlu dijalankan secara terbuka, tertib, dan dengan komunikasi yang mampu mengurangi prasangka.

Apabila figur yang dipilih dipersepsikan sebagai penerima keuntungan dari tekanan politik terhadap Gibran, risiko penolakan dari sebagian pendukungnya perlu diperhitungkan. Persepsi semacam itu dapat memperpanjang ketegangan, meskipun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rekayasa atau keterlibatan pihak tertentu.

Dalam konteks tersebut, keputusan Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri membuka peluang untuk meredakan polemik. Dalam suratnya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani, ia menyatakan bahwa keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. “Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” tulis Gibran.

Pesan itu memberi landasan bagi para pendukungnya untuk menyikapi perubahan dengan tenang. Namun, ketenangan tetap perlu dirawat melalui sikap para pemimpin politik, penghormatan terhadap proses konstitusional, dan penghindaran pernyataan yang merendahkan pihak lain.

Prabowo sendiri telah menyampaikan penghargaan kepada Gibran dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana sejuk. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa keadilan dan kemakmuran memerlukan kedamaian serta kebesaran jiwa para pelaku politik.

Harapan tersebut penting diterjemahkan dalam proses pemilihan wakil presiden berikutnya. Pergantian kepemimpinan perlu menghasilkan pemerintahan yang semakin mampu bekerja, sekaligus memperkecil ruang bagi konflik baru.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran telah menyampaikan surat kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui kami semua, sebagai pimpinan MPR, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI,” kata Muzani.

Menurut Muzani, Gibran juga telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo dan meminta MPR segera memprosesnya. Pimpinan MPR akan menindaklanjuti melalui rapat pimpinan, kemudian rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.

MPR perlu menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dalam 60 hari

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengajuan calon berada pada Presiden, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh MPR.

Muzani juga menyatakan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyampaikan dua nama calon pengganti. Sementara itu, Dasco menyampaikan penghormatan terhadap langkah politik Gibran dan berharap keputusan tersebut telah diperhitungkan secara matang demi kepentingan bangsa dan negara.

Kepastian proses dan jadwal tersebut penting bagi dunia usaha. Masa transisi yang tertib membantu mengurangi ketidakpastian mengenai arah pemerintahan. Sebaliknya, persaingan politik yang berkepanjangan berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi dan menunda keputusan investasi.

Di tengah tekanan global, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang dapat memusatkan energi pada penciptaan kesempatan kerja dan perbaikan kesejahteraan. Stabilitas politik bukan satu-satunya penentu pertumbuhan, tetapi merupakan salah satu prasyarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Harapan pertama adalah meningkatnya investasi dan ekspansi usaha. Kepercayaan investor perlu diperkuat melalui kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan berusaha, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Pergantian wakil presiden diharapkan mendukung kesinambungan upaya tersebut.

Investasi yang bertambah perlu menghasilkan lapangan kerja produktif. Ukuran keberhasilannya harus terasa dalam kesempatan bekerja, penurunan pengangguran, dan peningkatan pendapatan keluarga. Pertumbuhan ekonomi akan memperoleh makna yang lebih kuat ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak dan kepastian penghasilan.

Perbaikan daya beli menjadi harapan berikutnya. Pendapatan yang meningkat perlu didukung harga kebutuhan pokok yang terkendali. Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai harga bahan bakar minyak dan tarif listrik karena keduanya memengaruhi pengeluaran rumah tangga serta biaya produksi dunia usaha.

Pada saat yang sama, kondisi fiskal perlu dijaga. Pemerintah menghadapi tuntutan untuk membiayai program prioritas, melindungi masyarakat rentan, dan mempertahankan kesehatan anggaran. Belanja yang efektif, penerimaan yang kuat, serta pengurangan pemborosan menjadi semakin penting ketika kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Agenda pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027, dan penurunan kemiskinan yang menjadi harapan dalam pembangunan memerlukan pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Sasaran-sasaran tersebut membutuhkan investasi, produktivitas, penciptaan pekerjaan, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta upaya swasembada pangan dan energi juga membutuhkan koordinasi yang kuat. Keberhasilannya perlu dilihat dari manfaat nyata: perbaikan gizi, penguatan ekonomi masyarakat, ketersediaan pangan, dan ketahanan pasokan energi.

Karena itu, ukuran keberhasilan transisi politik tidak berhenti pada terpilihnya seorang wakil presiden. Yang lebih menentukan adalah kemampuan pemerintahan setelah transisi untuk bekerja semakin efektif dan menjawab kebutuhan rakyat.

Kekhawatiran bahwa kegaduhan akan berlanjut, bahkan beralih menjadi tekanan terhadap Presiden, perlu dijawab melalui keterbukaan dan penguatan kepercayaan. Tanpa bukti yang dapat diverifikasi, dugaan tentang dalang atau sasaran tersembunyi tidak dapat diperlakukan sebagai fakta. Namun, risiko konflik politik yang berkepanjangan tetap harus dicegah karena biayanya pada akhirnya dapat ditanggung masyarakat.

Gibran telah menyampaikan pilihannya. Perhatian bangsa kini perlu diarahkan pada kelanjutan pemerintahan dan masa depan rakyat. Pengganti yang dipilih diharapkan membantu Presiden memperkuat persatuan, melaksanakan program, dan memulihkan keyakinan bahwa Indonesia mampu bergerak maju di tengah tekanan global.

Pasar menunggu kepastian. Dunia usaha menunggu ruang untuk berekspansi. Rakyat menunggu pekerjaan, penghasilan yang lebih baik, dan biaya hidup yang terjangkau. Siapa pun wakil presiden berikutnya, di situlah ukuran keberhasilannya: seberapa besar kehadirannya membantu pemerintah mengubah stabilitas politik menjadi kesejahteraan yang nyata.