TikTok, Meta, Google, hingga Microsoft Beri Masukan RUU Hak Cipta di DPR, Soroti Royalti hingga Aturan AI
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Empat platform global yakni TikTok, Meta, Google, dan Microsoft menyampaikan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Mereka menyoroti aturan royalti, distribusi berita, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Masukan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kejelasan aturan dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi industri digital dan kreatif.
Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah TikTok Group Indonesia, Noudhy Valdryno meminta kepastian mekanisme pemungutan royalti. Aturan harus menjelaskan pihak yang berwenang, jenis penggunaan yang dikenai royalti, serta masa transisinya.
“Menyangkut royalti, harapan kami tentunya kami mendukung pencipta memperoleh haknya dengan kepastian siapa pemungutnya. Penggunaan yang dikenai royalti serta tata cara transisinya nanti,” ujar Noudhy dikutip dari TVR Parlemen, Rabu (18/11/2026).
TikTok Soroti Royalti, Meta dan Google Singgung Tautan Berita
TikTok juga meminta kejelasan pembagian peran regulator dan lembaga pemungut royalti. Perusahaan turut mendorong perlindungan perjanjian lisensi yang sudah berlaku.
“Karenanya kami mengusulkan kesepahaman peran LMKN dan LMK dalam satu forum, mungkin difasilitasi oleh rekan-rekan di pemerintah, supaya ada perlindungan bagi perjanjian yang telah berlaku, serta pembedaan penggunaan komersial dari kegiatan informasi, pendidikan, penelitian, dan ulasan,” sambung Noudhy.
Sementara itu, Meta Indonesia menyoroti kewajiban pembayaran atas tautan dan pratinjau berita dalam Pasal 29 dan 30 RUU Hak Cipta. Perusahaan menilai aturan tersebut berisiko mengurangi trafik dan pendapatan media, terutama media kecil dan daerah.
“Jika aturan ini mendorong pembatasan tautan berita, penerbit dapat kehilangan kunjungan pembaca sekaligus peluang pendapatan. Sementara masyarakat Indonesia semakin sulit menemukan berita, media kecil media daerah dapat menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Berni Moestofa.
Meta menilai tautan dan pratinjau singkat yang tidak menggantikan isi artikel tidak seharusnya dikenai biaya. Google juga menyoroti potensi pembatasan akses informasi akibat usulan kompensasi atas penayangan tautan berita.
Microsoft Minta Aturan AI Tetap Dorong Inovasi
Berbeda dari Meta dan Google, Microsoft menyoroti pengaturan penggunaan AI dalam industri kreatif. Perusahaan berharap RUU Hak Cipta tetap melindungi kreator tanpa menghambat inovasi.
“Harapan kami sih tentu saja, seperti yang Pak Ketua sampaikan juga, bahwa regulasi itu tetap mendorong inovasi tapi juga menjaga teman-teman supaya tidak ada istilahnya masalah-masalah ketika mereka mengadopsi AI,” kata Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Microsoft Indonesia, Widya Listyowulan.
Widya menegaskan hak cipta harus tetap menghargai kreativitas manusia. Regulasi yang seimbang juga diharapkan memperkuat daya saing industri kreatif nasional.
“Prinsip kami tapi tidak berubah seperti yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwa hak cipta adalah penghargaan atas kreativitas manusia,” tutupnya.
