Tak Terima Dipecat sebagai Anggota Polri, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding
JAKARTA, investortrust.id - Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso menolak sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto itu mengajukan banding atas pemecatannya sebagai anggota Polri.
Langkah hukum itu ditempuh seusai Irjen Eko Hadi menjalani sidang etik selama sekitar 9 jam di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga
Hasil Sidang Etik: Irjen Eko Hadi Dipecat sebagai Anggota Polri
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan Eko Hadi langsung menyatakan keberatan begitu putusan dibacakan.
"Atas putusan tersebut, pelanggar EH (Eko Hadi) menyatakan banding," kata Trunoyudo kepada awak media seusai persidangan.
Menurut Trunoyudo, permohonan banding Eko Hadi bersama terduga pelanggar lain, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta yang disidang sepekan sebelumnya akan diproses mengacu pada Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," ujar Trunoyudo.
Dalam persidangan yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan saksi, majelis menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan illegal access. Ia dinilai menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyadapan menggunakan alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Majelis etik menyatakan Eko Hadi melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 juncto Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Selain PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengawasi langsung jalannya persidangan sejak pagi hingga sore menilai mekanisme sidang berjalan kredibel sesuai aturan. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum menyatakan banding, Eko Hadi sempat menyampaikan penyesalan di hadapan majelis.
Baca Juga
Besok, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
"Jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujar Anam.
Meski mengajukan banding atas putusan etik, Eko Hadi tetap harus menjalani proses hukum pidana kasus dugaan penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri. Eko Hadi kembali dijebloskan ke sel tahanan di Mako Brimob Depok.
"Tadi langsung kembali ke Brimob ya untuk menjalani yang dipidana oleh Bareskrim," kata Trunoyudo. (M-4)
