Hasil Sidang Etik: Irjen Eko Hadi Dipecat sebagai Anggota Polri
JAKARA, investortrust.id - Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Eko dipecat sebagai anggota Polri imbas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjeratnya sebagai tersangka.
Putusan tersebut diketok dalam sidang etik yang berlangsung selama 9 jam di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga
Besok, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Eko Hadi terbukti menyalahgunakan wewenang serta fasilitas kepolisian.
"Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo kepada awak media seusai persidangan.
Majelis etik menyatakan Eko Hadi melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Atas pelanggaran itu, majelis menjatuhkan sanksi berlapis.
"Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS (Eko Hadi Santoso), sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo.
Meski demikian, Eko hadi menolak putusan pemecatan tersebut. Eko Hadi menyatakan banding atas putusan majelis etik.
"Atas putusan tersebut, pelanggar EH (Eko Hadi) menyatakan banding," kata Trunoyudo.
Baca Juga
Rekam Jejak Mentereng Irjen Eko Hadi Santoso yang Kini Terseret Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Sidang etik terhadap Eko Hadi dipantau oleh komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam. Seuai persidangan, Anam menilai mekanisme sidang berjalan kredibel sesuai aturan. Ia juga mengungkapkan pelanggar sempat menyampaikan permohonan maaf di hadapan majelis sebelum menyatakan banding.
"Jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujar Anam.
Setelah putusan terhadap Eko Hadi, Polri dijadwalkan melanjutkan sidang kode etik terhadap dua jenderal polisi lainnya yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan disidang etik pada pekan depan.
Sementara, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi belum diketahui jadwal persidangannya lantaran sedang sakit. (M-4)
