Dasco Dinilai Paling Layak Menjadi Wapres Dampingi Presiden Prabowo

JAKARTA, Investortrust.id — Dukungan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka. Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kedekatannya dengan Prabowo menjadi alasan sejumlah pengurus partai dan tokoh masyarakat mendorong Wakil Ketua DPR tersebut mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang Zakky Shahri menyebut Dasco sebagai figur paling layak mendampingi Prabowo. Penilaian itu didasarkan pada loyalitas, kapasitas, pengalaman, dan kepercayaan yang selama ini diberikan Prabowo kepada Dasco. Dukungan tersebut disampaikan Zakky kepada wartawan di Deli Serdang, Minggu (15/11/2026).

Aspirasi serupa muncul dari sejumlah pengurus Gerindra di daerah, antara lain Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau. Dukungan itu memperlihatkan menguatnya dorongan internal partai, meskipun belum merupakan keputusan resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR.

Baca Juga

Cari Wapres Pengganti Gibran, Prabowo: Harus Dapat Bisikan Yang di Atas

Pembahasan calon wakil presiden dijadwalkan berlanjut setelah Prabowo menyelesaikan lawatan ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, Tiongkok. Presiden menghadiri KTT ASEAN di Manila pada 15–17 November 2026, kemudian dijadwalkan mengikuti KTT APEC di Shenzhen, 18-19 November 2026. Seusai rangkaian perjalanan itu, Prabowo akan kembali membahas sosok pendampingnya dalam pemerintahan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan PAN tidak mengajukan kader sendiri. PAN menyerahkan pilihan kepada Presiden dan menyatakan dukungan terhadap calon dari Gerindra.

“Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada. Terserah dari beliau,” kata Zulkifli seusai pertemuan pimpinan partai koalisi dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026), sebagaimana keterangan yang disampaikan kepada media.

Pada kesempatan terpisah, Zulkifli mengatakan hampir semua ketua umum partai tidak mengajukan diri dan memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan figur yang paling sesuai menjadi pendampingnya. “Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju,” ujar Zulkifli.

Presiden memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai untuk berunding secara internal. Setelah kembali dari luar negeri, Prabowo akan mengundang kembali pimpinan partai guna membicarakan nama-nama yang diusulkan. Dengan demikian, pertemuan berikutnya merupakan tahapan konsultasi politik sebelum pengajuan resmi calon kepada MPR.

Sikap menyerahkan keputusan kepada Prabowo juga disampaikan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya akan mendukung pilihan Presiden, baik figur dari partai koalisi, dari luar koalisi, maupun dari kalangan nonpartai.

Kemampuan Menjembatani Berbagai Kalangan

Salah satu modal utama Dasco adalah kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Dasco memiliki kombinasi kedekatan dengan Prabowo, posisi strategis di Gerindra, serta pengalaman menjembatani kepentingan politik di parlemen.

Menurut Pangi, presiden membutuhkan wakil yang komunikatif, mudah diakses, memiliki jejaring luas, dan mampu memperkuat pelaksanaan agenda pemerintah. Kesamaan basis politik dengan Presiden juga dinilainya dapat membantu menjaga kekompakan pemerintahan. “Jika seluruh kriteria itu digunakan sebagai parameter, menurut saya, nama yang mulai mengerucut dan layak diperhitungkan adalah Sufmi Dasco Ahmad,” kata Pangi dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Penilaian mengenai kemampuan Dasco merangkul berbagai kalangan juga datang dari Ketua Umum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Bintang Wahyu Saputra. Ia menilai kematangan politik, komunikasi, dan ketegasan Dasco merupakan bekal untuk membantu Presiden menyelesaikan persoalan masyarakat. Bintang juga berharap wakil presiden berikutnya memberikan ruang lebih besar bagi aspirasi dan partisipasi generasi muda.

Latar belakang Dasco memperlihatkan pengalaman yang melintasi dunia usaha, hukum, politik, dan pendidikan. Profil resmi DPR mencatat pengalamannya sebagai direktur perusahaan, pimpinan perusahaan, serta praktisi hukum. Ia juga menempuh pendidikan doktoral bidang hukum di Universitas Islam Bandung dan menyandang gelar profesor. Pengalaman tersebut memberi dasar bagi pemahamannya terhadap persoalan usaha sekaligus komunikasi dengan lingkungan akademik.

Dalam konteks kebutuhan pemerintahan, pengalaman lintas bidang itu dapat menjadi modal untuk mempertemukan aspirasi pelaku usaha, pertimbangan akademis, dan proses pengambilan keputusan politik. Namun, besarnya dukungan resmi dari kalangan usaha dan akademisi tetap perlu dibedakan dari penilaian mengenai potensi jejaring yang dimilikinya.

Ketua DPD Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra juga menekankan pentingnya hubungan kerja yang telah lama terbangun antara Dasco dan Prabowo. Menurut dia, pemahaman terhadap visi, karakter kepemimpinan, dan agenda Presiden merupakan modal untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Keselarasan komunikasi dan kepercayaan diperlukan agar hubungan presiden dan wakil presiden berjalan efektif.

Memperkuat Presiden

Pertimbangan lain yang mengemuka adalah kebutuhan akan wakil presiden yang mampu memperkuat kepemimpinan Prabowo tanpa menciptakan persaingan pengaruh di dalam pemerintahan. Pangi menempatkan loyalitas, kemampuan bekerja, dan keselarasan agenda sebagai unsur penting untuk menghindari munculnya dua pusat kekuasaan yang saling berkompetisi. Latar belakang sipil Dasco juga dinilainya dapat melengkapi pengalaman militer Prabowo.

Meski demikian, hubungan kerja yang harmonis tidak dapat dijamin hanya oleh kesamaan partai, perbedaan latar belakang profesi, ataupun asal daerah. Kekompakan pemerintahan pada akhirnya bergantung pada kepercayaan, pembagian tugas, komunikasi, dan komitmen terhadap agenda bersama.

Di sisi lain, loyalitas tetap membutuhkan keberanian menyampaikan keadaan sebenarnya kepada Presiden. Rahmat Hidayat Pulungan, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU periode 2022–2026, menilai pendamping presiden perlu memberikan masukan kritis dan menyampaikan kondisi riil masyarakat. Ia melihat komunikasi Dasco dengan berbagai kelompok sebagai salah satu aspek penting dalam pembahasan calon pemimpin nasional.

Dengan demikian, argumen yang mendukung Dasco terutama terletak pada rekam jejak komunikasi politik, pengalaman, dan kepercayaan yang telah dibangun. Faktor-faktor tersebut lebih dapat diuji daripada perkiraan mengenai ambisi politik seseorang berdasarkan identitas etnis atau latar belakang profesinya.

Dasco dan Sugiono Masuk Bursa

Selain Dasco, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono juga masuk dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden. Namun, nama dari Gerindra yang beredar tidak terbatas pada keduanya. Ahmad Doli Kurnia turut menyebut Ketua MPR Ahmad Muzani sebagai salah satu figur potensial. Karena itu, Dasco dan Sugiono belum dapat disebut sebagai dua calon resmi pilihan Presiden.

Sugiono memiliki latar belakang dinas militer sebelum berkiprah dalam politik. Riwayat hidup yang dipublikasikan media mencatat ia lahir di Takengon, Aceh, pada 11 Februari 1979, dan pernah bertugas di Kopassus. Ia juga pernah mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah I di DPR. Tempat kelahiran, daerah pemilihan, dan identitas etnis merupakan hal berbeda sehingga tidak tepat dipertukarkan dalam menilai profilnya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai kader internal Gerindra memiliki peluang untuk dipertimbangkan karena kedekatan politik dengan Prabowo. Ia melihat peran Dasco dalam komunikasi lintas kekuatan cukup menonjol, tetapi mengingatkan bahwa Presiden juga perlu mempertimbangkan apakah kemampuan tersebut lebih dibutuhkan di kursi wakil presiden atau dalam posisi Dasco saat ini.

Presiden Ajukan Dua Nama, MPR Satu

Secara konstitusional, kewenangan mengusulkan dua calon berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih berada pada MPR. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Karena itu, pembicaraan mengenai satu nama dari partai-partai dan satu nama pilihan Presiden harus dipahami sebagai proses konsultasi politik. Pengajuan resmi kepada MPR tetap berupa dua nama yang disampaikan oleh Presiden.

Baca Juga

PKB Tepis Usulkan Cak Imin Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran

MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD, Jumat (13/11/2026).

Menurut keterangan resmi MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat MPR untuk menyampaikan dua calon. Nama-nama tersebut kemudian menjalani verifikasi persyaratan sebelum dibawa ke sidang paripurna.

Dukungan yang bermunculan menempatkan Dasco sebagai salah satu figur yang mendapat dorongan terbuka untuk mendampingi Prabowo. Namun, ukuran akhirnya tetap terletak pada pertimbangan Presiden dan keputusan MPR. Bagi pemerintahan, kebutuhan yang hendak dijawab adalah hadirnya wakil presiden yang mampu menjaga kepercayaan, memperlancar kerja antarlembaga, mendengar masyarakat, dan membantu memastikan program negara terlaksana.