Tak Terima Gugatan Suket Ijazah SMA Gugur, Kuasa Hukum Gibran Pertimbangkan Banding
JAKARTA, investortrust.id - Tim kuasa hukum Wakil Presiden (Wapres) ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka selaku tergugat II intervensi menyatakan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menggugurkan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA Gibran.
Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Gibran, Rullyandi, seusai persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
PTUN Jakarta Putuskan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur
Rullyandi menegaskan, pihaknya membuka opsi menempuh upaya hukum banding sekaligus membantah pernyataan majelis hakim yang menutup ruang upaya hukum lanjutan.
"Secara hukum masih bisa. Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding," ujar Rullyandi kepada awak media.
Rullyandi menambahkan, timnya akan segera berkoordinasi dan melaporkan hasil putusan tersebut kepada Gibran sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Rullyandi menilai majelis hakim bersikap inkonsisten dan melanggar hukum acara karena berbalik arah dari penetapan tanggal 5 November 2026. Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim memerintahkan perkara berlanjut hingga putusan akhir.
Menurutnya, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan hak bagi tergugat untuk memohon penghentian sidang, sehingga putusan gugur ini merugikan pihak intervensi dalam membuktikan kebenaran materiil atas kelengkapan riwayat pendidikan Gibran dari jenjang SD hingga S1.
"Kami belum bisa menerima putusan hari ini yang dibaca oleh majelis, karena pada prinsipnya ini adalah kesempatan kami untuk membuktikan kepada pengadilan bahwa kebenaran hukum itu harus melalui jalur putusan pengadilan," tegas Rullyandi.
Selain mempersoalkan prosedur penghentian perkara, ia turut mengkritik pertimbangan hakim yang menganalogikan pencabutan objek sengketa dengan hukum pidana. Kuasa hukum Gibran juga menyoroti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 yang dinilai janggal karena diputus secara kilat.
Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta resmi menghentikan pemeriksaan dan menyatakan gugatan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan PT Mercy Toga Kirana gugur pada persidangan, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
Prabowo Yakin Gibran Akan Berhasil dalam Perjalanan Karier dan Pengabdian
Putusan itu mengabulkan permohonan lisan pihak tergugat, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, yang telah menerbitkan SK Nomor 206 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026 tentang pencabutan Suket penyetaraan pendidikan Gibran, sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. (M-4)
