Kapolri Suyudi Beberkan Target Penyadapan Listyo Sigit CS, Termasuk Internal Polri hingga Mahasiswa
JAKARTA, investortrust.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan para pihak yang menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal Polri lainnya. Hal ini dipaparkan Jenderal Suyudi saat rapat dengan Komisi III DPR di kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
Kelakar Prabowo Cek Podium di HUT Nasdem: Jangan-Jangan Disadap
Berdasarkan hasil penyidikan, Kapolri Suyudi menyebutkan, sasaran dugaan penyadapan tersebut mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, dan anggota DPR. Tak hanya itu, penyadapan Listyo Sigit Cs juga menyasar aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung hingga internal Polri sendiri. Tak hanya itu, aktivis hingga mahasiswa turut menjadi sasaran penyadapan.
"Hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi, Kamis (12/11/2026).
Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 28 saksi. Perinciannya, 24 saksi berasal dari internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa enam orang ahli yang terdiri dari dua ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
Kemudian, barang bukti yang telah disita kepolisian meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU PC dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Diberitakan, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Baca Juga
Irjen Ahrie Sonta Dipecat sebagai Anggota Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden
Dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Polisi juga menduga para tersangka menghapus jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
