Kejagung Tetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi Korupsi Tambang Nikel di Sultra
JAKARTA, investortrust.id - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi kasus dugaan korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan PT BSJ diduga tetap menambang nikel meski izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir.
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," kata Anang dikutip dari Antara.
Baca Juga
Kejagung Sita Rp 11,7 Miliar saat Geledah 6 Lokasi Terafiliasi Bos Nikel Arif Kurniawan
PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya. Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk nilai kerugian, saat ini masih dalam tahap penghitungan.
Anang juga mengungkapkan PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh sosok Arif Kurniawan.
Sosok Arif Kurniawan sebelumnya diungkap oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak pengendali perusahaan-perusahaan yang diduga menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
"Salah satu owner (pemilikyang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat)," ujarnya.
Seusai penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan, Senin (9/11/2026). Salah satunya kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Baca Juga
Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan yang Dikuasai Arif Kurniawan dan Afiliasinya
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
