Menkomdigi: UU Satu Data Indonesia Permudah Layanan Publik

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid menegaskan implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) akan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik. Melalui integrasi data antarkementerian dan lembaga, masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan dokumen administrasi untuk mendapatkan layanan pemerintah.

Meutya mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berperan memastikan sistem elektronik pemerintah saling terhubung. Dengan begitu, data yang telah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan.

“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Menurut Meutya, selama ini masyarakat masih harus mendatangi berbagai instansi dan berulang kali menyampaikan data untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Integrasi data diharapkan memangkas proses tersebut sehingga waktu dan tenaga masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Baca Juga

Soal UU Satu Data Indonesia, Kemenkomdigi Siapkan 'Jembatan Digital' Hubungkan Data Pemerintah

Untuk mewujudkannya, Kemenkomdigi mendorong interoperabilitas atau kemampuan sistem elektronik berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data. Proses ini membutuhkan standardisasi, mulai dari kesamaan definisi, metadata, kode referensi, hingga pengaturan keamanan dan hak akses.

“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Kemenkomdigi mendukung keterhubungan tersebut melalui pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang ditopang infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiganya menjadi fondasi digital untuk menghubungkan sistem elektronik dan mendukung pertukaran data lintas instansi.

Meutya menambahkan, integrasi data harus tetap memperhatikan kedaulatan data dan pelindungan privasi masyarakat. Karena itu, implementasi UU SDI perlu selaras dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta regulasi sektoral lainnya.

Dia juga menegaskan integrasi tidak berarti seluruh data harus dipusatkan pada satu instansi. Melalui prinsip data remains at source, setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas kualitas, validitas, serta pemutakhiran data yang dikelolanya.

Politisi Partai Golkar itu menekankan keberhasilan UU SDI tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur dan sistem digital yang saling terhubung. "Ukuran utamanya adalah kemudahan layanan serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat," tutup Meutya.