CISDI: Isu Stunting, SDM Kesehatan, dan Kelompok Rentan tak Dibahas Tuntas di Debat Capres
JAKARTA, Investortrust.id - Penjelasan para calon presiden dalam debat terakhir di Jakarta pada Minggu (4/2/2024) soal stunting, layanan kesehatan primer, sumber daya manusia kesehatan, dan kelompok rentan kurang mendalam. Bahkan terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi untuk beberapa isu kesehatan.
Hal ini disampaikan Founder dan Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih dalam kesempatan Konferensi Pers: Hal-hal Seputar Kesehatan yang Belum Tuntas Dibahas di Debat Capres yang digelar secara daring, Senin, 5 Februari 2024. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) merupakan non governmental organization yang bertujuan membantu masyarakat merasa aman dan sejahtera dalam paradigma kesehatan.
“Substansi yang dibahas dalam debat capres masih berkutat di permukaan dan belum menyentuh akar permasalahan yang bersifat struktural,“ kata Diah. Menurutnya, ketiga paslon (pasangan calon) masih berbicara di tataran normatif, tidak menyentuh arah strategis pembangunan kesehatan seperti politik anggaran, sistem kesehatan, dan tata kelola kesehatan.
Baca Juga
Prabowo Janji Bangun Puskesmas Modern di Tiap Desa dan 300 Fakultas Kedokteran
Dikatakan Diah, salah satu permasalahan kompleks yang belum diulas mendalam adalah stunting. Isu stunting pertama kali disinggung Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 02 itu menyebutkan dalam paparan visi-misinya bahwa pemberian makanan bergizi bisa menjadi solusi untuk mengatasi stunting. Stunting kembali dibahas ketika sesi tanya-jawab antara Prabowo dengan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Diah berpendapat, permasalahan kesehatan, khususnya stunting, tidak dapat diatasi hanya dengan pemberian makanan atau minuman gratis. Salah satu akar masalah stunting adalah faktor sosial-struktural yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.
“Beban ganda perempuan, ketimpangan relasi kuasa, bias gender, bias sosial, dan infrastruktur yang kurang layak membuat perempuan kesulitan mengambil keputusan terkait kesehatan diri dan anaknya. Faktor lain yang berhubungan di antaranya status sosial-ekonomi rumah tangga yang rendah, rumah dengan jamban tak layak, air minum yang tidak diolah, serta akses yang buruk terhadap layanan kesehatan di berbagai daerah,” paparnya.
Permasalahan gizi di Indonesia juga sejatinya lebih luas dari stunting. Termasuk di dalamnya adalah kelebihan berat badan atau obesitas, kurus, dan gizi kurang. Masalah gizi tersebut erat hubungannya dengan faktor risiko seperti konsumsi makanan/minuman tinggi gula, garam, lemak (GGL) dan produk tembakau. Penggunaan instrumen cukai, ujar Diah, bisa dibutuhkan untuk memperkuat dampak positif program perubahan gaya hidup.
Baca Juga
Prabowo dan Ganjar Debat soal Stunting dan Kurang Gizi, Mana yang Benar?
Isu lain yang juga diangkat dalam debat semalam adalah sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Dalam beberapa kali kesempatan, para paslon berkutat pada pembahasan seputar kekurangan jumlah dokter. Paslon 02 ingin menambah fakultas kedokteran, paslon 01 pun setuju akan pemberian beasiswa bagi dokter bila tujuannya meningkatkan kompetensi. Adapun paslon 03 juga berencana mengadakan satu nakes di satu faskes di tiap desa.
Secara kuantitas, jumlah dokter umum di Indonesia masih belum memenuhi rasio yang direkomendasikan WHO yaitu 1 per 1000 penduduk. Pada 2022, rasio dokter umum di Indonesia hanya sebesar 0,84 per 1000 penduduk.
“Di luar itu, pemenuhan 9 jenis SDMK di layanan kesehatan primer juga masih tertatih-tatih. Puskesmas yang memiliki 9 jenis SDMK secara lengkap di Indonesia hanya sekitar 42,67% dari total 10.374 puskesmas pada 2022. Angka ini jauh untuk memenuhi target pemerintah sebesar 83% pada 2024. Artinya, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDMK selain dokter,” tuturnya.
Namun, ditegaskan Diah, masalah kekurangan SDMK sejatinya perlu dilihat dari segi permasalahan produksi dan distribusi. Penambahan jumlah fakultas maupun beasiswa menyasar masalah produksi, sedangkan untuk memeratakan SDMK juga diperlukan penyelesaian dari segi distribusi.
Baca Juga
“Distribusi SDMK yang tidak merata erat kaitannya dengan ketiadaan kebijakan yang menjamin hak SDMK untuk berada di lingkungan kerja layak (decent work). Seperti kebijakan yang mengatur keamanan, struktur upah yang adil, jenjang karir, keamanan bekerja, hingga kelengkapan sarana prasarana,” jelas Diah.
Berikutnya soal beban kerja berlebih yang diampu oleh SDMK juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan lingkungan kerja layak, serta penurunan kualitas layanan. Distribusi beban kerja (task-shifting) harus segera dilakukan agar SDMK baik tenaga kesehatan maupun tenaga medis tidak perlu menanggung beban berlebih. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi beban administrasi pun perlu didorong.
“Program-program yang dicanangkan hanya dapat direalisasikan apabila didukung dengan komitmen anggaran kesehatan yang kuat. Anggaran kesehatan harusnya tidak dipandang sebagai pengeluaran, melainkan investasi,” tegas Diah.