Menteri PU Bakal Copot Pejabat Ditjen SDA Buntut Ribuan Hektare Sawah Kering
Reporter: Rizqi Putra Satria
BEKASI, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo bakal mencopot sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU. Keputusan itu diambil setelah Dody menemukan sawah masih mengalami kekeringan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Dody menegaskan, pejabat yang bakal dicopot mulai dari direktur operasi dan produksi Ditjen SDA, kepala balai, kepala satuan kerja (kasatker), hingga pejabat pembuat komitmen (PPK).
"Jajaran direktur operasional produksi sumber daya air, sampai dengan PPK-nya saya ganti semua tuh," kata Dody kepada wartawan di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, Sabtu (26/9/2026).
Baca Juga
Temui Menteri PU, Hashim Minta Infrastruktur RI Dorong Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
Dody pun memastikan pergantian tersebut dilakukan mulai Senin (28/6/2026). Ia mengaku kesal karena persoalan kekeringan telah berulang kali disampaikan kepada jajarannya.
"Besok! Senin! Saya ganti semua. Kesel saya. Sudah 7 bulan soalnya," tegas dia.
Menurut Dody, keputusan tersebut diambil setelah dia menemukan kondisi lapangan yang berbeda dengan laporan yang diterimanya dari jajaran SDA. Ia mengatakan laporan yang masuk selama ini cenderung menunjukkan kondisi positif.
"Sebetulnya semua berawal dari kecurigaan saya atas laporan-laporan selama ini dari teman-teman Sumber Daya Air. Kok laporannya positif terus," kata Dody.
Dody menilai, kondisi tersebut harus dilakukan sidak untuk memastikan langsung kondisi persawahan. Hasil sidak menunjukkan masih terdapat persawahan yang mengalami kekeringan. Padahal, kata dia, dashboard Kementerian PU menunjukkan kondisi yang berbeda.
"Jadi data kami yang dashboard-nya itu keren, hijau semua, nggak ada merahnya itu, itu bisa dibuktikan bahwa sebetulnya tidak terlalu tepat," ungkap Dody.
Dody juga menyinggung laporan dari jajaran SDA yang menyebut pemerintah telah mampu mengairi tambahan 73.000 hektare (ha) sawah. Namun, menurut dia, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan masih ada sekitar 400 - 1.000 ha sawah yang mengalami kekeringan.
"Kita sudah bisa mengairi 73.000 hektar sawah tambahan! Kalau enggak kita airi akan puso (gagal panen). Lha tetapi buktinya tadi tuh, ada 1.000 hektare juga masih kering, 400 hektare juga masih kering," lugas Dody.
Menteri PU menggarisbawahi, persoalan tersebut seharusnya dapat diketahui melalui data langsung dari petani. Sejak awal tahun, Dody mengaku telah meminta jajaran SDA mengumpulkan informasi dari perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).
"Karena itulah menurut saya pribadi, itulah data yang paling akurat. Karena mereka kan kumpulan petani sendiri," tutur dia.
Meski demikian, Dody menyampaikan, persoalan yang ditemukan di sejumlah titik sebenarnya tidak membutuhkan penanganan yang rumit. Dia mencontohkan lokasi yang ditinjau memiliki sumber air dari sungai yang masih mengalir.
Menurut dia, air tersebut dapat dialirkan ke sawah menggunakan pompa dan selang menuju saluran irigasi.
"Sebetulnya ini bukan masalah yang sophisticated, complicated. Masalahnya mau dikerjain apa enggak?" kata Dody.
Untuk salah satu lokasi di Desa Kedondong, Dody menjelaskan, posisi sungai berada lebih rendah daripada sawah. Ihwal itu, ia mengusulkan penggunaan pompa listrik untuk mengalirkan air ke area persawahan. Ia memperkirakan hampir 400 ha sawah dapat dialiri dengan cara tersebut.
"Dipikirin saluran tersier kecil-kecilan gitu. Ajak petani untuk bikin bersama-sama. Murah itu, enggak mahal itu. Dengan begitu itu ada sekitar hampir 400 hektare," ucap Dody.
Dody juga meminta pejabat teknis turun langsung ke lapangan dan tidak hanya memeriksa sawah yang berada di pinggir jalan.
"Mau nggak turun langsung ke bawah? Agar masuk jauh ke dalam dari pinggir jalan. Jangan nyari sawah di pinggir jalan," imbuh dia.
Dody memastikan, anggaran untuk menangani kekeringan tersedia. Dikatakan, pemerintah dapat menggunakan dana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi maupun anggaran irigasi reguler melalui DIPA Ditjen SDA tahun anggaran 2026.
"Dana itu ada aja. Kita kan bisa ngambil dari dana apa aja. Dana Inpres irigasi ada, dana irigasi yang reguler juga ada," ujar dia.
Sebagai gambaran, Inpres irigasi memiliki anggaran setidaknya Rp 13,6 triliun. Sementara alokasi pagu Ditjen SDA pada tahun 2026 sebesar Rp 34,7 triliun yang diperuntukkan dalam pembangunan 15.905 ha jaringan irigasi, serta rehabilitasi 97.430 ha jaringan irigasi.
Kemudian, Dody menilai, persoalan yang dihadapi lebih berkaitan dengan pelaksanaan penanganan di lapangan. Ia juga memastikan target swasembada pangan 2026 tetap dikejar.
Alhasil, Menteri Dody memastikan akan meningkatkan fokus terhadap persoalan kekeringan dan melakukan sidak ke sejumlah wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional.
"Insyaallah tetap tercapai. Tetap tercapai. Besok saya pecut lagi nih. Saya mungkin akan lebih fokus lagi soal kekeringan," kata dia.
Baca Juga
Dikatakan Dody, kekeringan saat ini paling parah terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Itu yang paling parah. Kebetulan ini adalah lumbung pangan nasional yang terbesar di kita," tutur dia.
Bahkan, Menteri PU akan menyidak wilayah lumbung pangan nasional lainnya, termasuk Sulawesi, Lampung, hingga Jambi.