Raih Penghargaan dari BPS, Kemendagri Dinilai Sukses Manfaatkan Data Statistik untuk Daerah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026 yang berlangsung di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Apresiasi ini diberikan atas kontribusi Kemendagri dalam menjadikan data statistik sebagai pedoman atau 'kompas' pembangunan di daerah. Sinergi antara Kemendagri dan BPS selama ini dinilai berhasil mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti pemantauan harga komoditas, evaluasi kinerja pemerintah daerah, hingga pengendalian inflasi.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penggunaan data statistik yang presisi memungkinkan pemerintah memantau perkembangan indikator daerah secara terukur. Menurutnya, pendekatan berbasis data ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama, yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana start-nya ini? Beliau sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis start-nya dari data-datanya BPS,” ujar Tito.
Baca Juga
Kemendagri Siap Kawal Pengalihan Tata Kelola PPPK Guru ke Pemerintah Pusat
Tito menjelaskan, sebelumnya data inflasi daerah umumnya dirilis secara bulanan. Namun, mengingat dinamika harga kebutuhan pokok di daerah bergerak sangat cepat, Kemendagri mengusulkan penyusunan instrumen pemantauan mingguan kepada BPS.
Dari hasil diskusi dan kolaborasi tersebut, lahir Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat pergerakan komoditas pangan pemicu inflasi. Data IPH ini dimanfaatkan secara intensif untuk memantau komponen volatile food, administered prices, maupun core inflation, sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja para penjabat (Pj.) kepala daerah.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Angka inflasi bisa terkendali di range 1,5 sampai 3,5 persen,” jelas Mendagri.
Ke depan, Kemendagri berencana memperluas pemanfaatan data BPS untuk memantau pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Tito juga mengapresiasi peran jajaran BPS yang ia sebut sebagai silent warrior dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, kolaborasi dengan BPS juga diperkuat untuk memverifikasi data penanganan bencana, termasuk pendataan ratusan ribu rumah terdampak musibah di wilayah Sumatra.
Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri oleh sejujurnya pejabat tinggi lembaga negara, di antaranya Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, serta Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian.
