Antrean Pembelian BBM
“Fenomena antrean di berbagai SPBU ini adalah alarm bagi kita bahwa ketergantungan pada energi fosil yang murah dan disubsidi sudah berada di titik nadir kegentingan, sehingga dibutuhkan solusi yang benar-benar substansial.”
Oleh: Bagong Suyanto - Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF), FISIP Universitas Airlangga
INVESTORTRUST - Usai rapat tertutup terkait energi nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis tanggal 17 September 2026 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa stok bahan bakar minyak masih cukup. Meski harga minyak dunia tengah naik dan tembus di atas USD 100 per barel, Bahlil mengklaim stok masih memadai untuk 18-20 hari ke depan. Intinya cadangan minyak nasional masih aman. Benarkah demikian?
Berbeda dengan klaim Bahlil, di berbagai daerah antrean panjang warga yang membeli BBM masih terjadi. Warga tak lagi bisa dengan mudah mendapatkan Biosolar dan Pertalite yang mendapatkan subsidi dan kompensasi dari pemerintah. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) kebanyakan hanya menyisakan bahan bakar nonsubsidi yang harganya sudah melambung tinggi. Di sejumlah daerah, seperti di Lampung, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Tengah pemandangan antrean yang mengular hingga ke jalan di sejumlah SPBU lazim terjadi.
Para pengemudi truk harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Biosolar. Antrean pun mengakibatkan gangguan lalu lintas. Ketersediaan Pertalite di berbagai SPBU kerap dilaporkan habis. Bagi masyarakat yang sangat mengandalkan bahan bakar bersubsidi dan berkompensasi, mereka tentu resah mengalami stok BBM yang habis. Setiap hari, mereka perlu mengisi bahan bakar supaya usaha bisa tetap berjalan. Ketika pasokan tersendat, warga kelas menengah bawah ini yang paling terdampak karena kebutuhan mereka untuk mobilitas menjadi terhambat.
Sejumlah Persoalan
Fenomena warga yang antre di berbagai SPBU bukan sekadar persoalan waktu yang terbuang. Di berbagai SPBU, wajah-wajah pengemudi ojek online yang gelisah menghitung waktu yang terbuang, sopir truk logistik yang khawatir barang bawaannya terlambat tiba, hingga warga biasa yang harus merelakan waktu produktifnya yang hilang karena harus antre membeli BBM, mereka semua adalah orang-orang yang bukan tidak mungkin harus kehilangan kesempatan untuk aktivitas produktif.
Antrean pembelian BBM, khususnya jenis bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, telah menjadi salah satu problema sosiologis dan ekonomi yang kian meresahkan. Fenomena ini bukan sekadar urusan harus sabar menunggu giliran tangki mereka diisi, melainkan sebuah refleksi dari kompleksitas tata kelola energi, disparitas harga, hingga kemungkinan masyarakat harus masuk dalam pusaran kemiskinan karena ketergantungan mereka pada BBM bersubsidi kian langka.
Sepanjang tata kelola energi di Tanah Air masih bermasalah, besar kemungkinan fenomeana antrean pembelian BBM akan terus terjadi. Dalam hal ini, ada beberapa faktor sistemik yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Pertama, persoalan disparitas harga yang terlampau tinggi antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Ketika selisih harga per liter antara Pertalite dan Pertamax, atau Biosolar dan Dexlite, terlampau senjang, maka yang terjadi kemudian niscaya adalah migrasi konsumsi secara masif. Pemilik kendaraan yang secara ekonomi sebenarnya termasuk dalam kelompok yang mampu membeli BBM nonsubsidi, tanpa sungkan mereka akan berbondong-bondong turun kelas demi penghematan.
Ketika tekanan kebutuhan makin sulit, maka berhemat BBM yang menjadi pendukung mereka melakukan mobilitas sehari-hari menjadi sanghat penting. Akibatnya, permintaan BBM bersubsidi melonjak drastis melampaui kuota harian yang ditetapkan pemerintah untuk setiap SPBU. Inilah yang memicu munculnya antrean di berbagai SPBU karena masyarakat sedang dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
Kedua, persoalan sistem pengawasan dan kebocoran distribusi yang lemah. Bukan rahasia lagi bahwa sebagian dari antrean panjang di berbagai SPBU tersebut dilakukan oleh para "pelangsir"—oknum yang memodifikasi tangki kendaraan mereka untuk membeli BBM subsidi secara berulang demi dijual kembali di pasar gelap atau industri. Praktik ilegal ini menyedot jatah konsumen yang benar-benar berhak dan memperparah kelangkaan di pompa pengisian.
Seperti diberitakan di berbagai media massa, di sejumlah SPBU kerap ditemui mobil yang antre membeli BBM bersubsidi berkali-kali. Tangki mobil itu diperbesar dengan tujuan agar dapat membeli BBM dalam jumlah yang berlebihan. Modus ini sulit dibongkar, karena biasanya juga kongkalikong dengan oknum petugas SPBU yang menerima sedikit tambahan uang agar menutup mata pada apa yang dilakukan para palangsir itu.
Ketiga, persoalan ketersediaan infrastruktur dan disparitas geografis. Kecepatan pasokan dari depo Pertamina ke berbagai SPBU sering kali tidak sama karena terkendala oleh masalah logistik, cuaca, atau perawatan jalur distribusi. Di daerah yang jauh dari kilang atau pelabuhan utama, keterlambatan pengiriman beberapa jam saja bukan tidak mungkin akan memicu kepanikan (panic buying), yang pada gilirannya membuat antrean meledak dalam sekejap.
Masyarakat yang sensitif pada ketersediaan dan harga BBM, mereka umumnya mudah terpicu melakukan aksi beli BBM karena khawatir harga naik atau takut tidak kebagian BBM yang makin langka. Meski pun pemerintah telah menjelaskan dan menjamin stok BBM aman, tetapi penjelasan itu umumnya kurang diterima sehingga antren pembelian BBM pun menjadi makin panjang karena gabungan faktor kelangkaan dan kondisi psikologis masyarakat yang mudah panik.
Baca Juga
Alarm
Antrean pembelian BBM yang terus mengular membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Fenomena antrean di berbagai SPBU ini adalah alarm bagi kita bahwa ketergantungan pada energi fosil yang murah dan disubsidi sudah berada di titik nadir kegentingan. Solusi yang perlu dikembangkan untuk menangani masalah antrean pembelian BBM ini bukanlah bagaimana memperbanyak pompa bensin dan memastikan jadwal kirim BBM, melainkan yang dibutuhkan adalah solusi yang benar-benar substansial.
Untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, selain dibutuhkan transformasi transportasi publik yang masif, nyaman, dan terintegrasi, yang tak kalah penting adalah mendorong akselerasi transisi menuju kendaraan listrik (EV). Cepat atau lambat energi yang berasal dari fosil akan habis dan makin mahal. Masyarakat mau tidak mau harus mengembangkan deversifikasi penggunaan energi yang berbeda.
Penggunaan BBM bersubsidi harus dipastikan hanya untuk mereka yang rentan, bukan hak pemilik kendaraan pribadi yang mapan. Tanpa didukung langkah tegas yang konsisten dan transparan, jangan harap antrean pembelian BBM bersubsidi akan dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Bagaimana pendapat anda? ***