BGN Dapat Anggaran Rp 240 Triliun, Alokasi Terbesar Disalurkan ke MBG

JAKARTA, investortrust.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Anggaran tersebut disepakati bersama Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (17/9/2026).

Alokasi tersebut merupakan penyesuaian dari pagu indikatif sebesar Rp270,20 triliun melalui efisiensi sebesar Rp30 triliun. Meskipun mengalami penyesuaian, BGN tetap memprioritaskan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran utama melalui pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, anggaran yang diterima akan dikelola secara optimal dengan memastikan setiap alokasinya memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2026).

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara itu, sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05% dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Dari alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, porsi terbesar diarahkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84%. Adapun sekitar Rp373,30 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG yang turut mendukung upaya pemenuhan gizi.

Pada 2027, BGN menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target tersebut terdiri atas 60.599.777 anak sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp198,96 triliun serta 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan alokasi sebesar Rp33,54 triliun.

Seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat tersebut, BGN juga akan memperkuat kualitas layanan, termasuk aspek keamanan pangan, pengawasan, validitas data, dan tata kelola program. Dengan demikian, peningkatan cakupan program dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” terang Sudaryono.