30 Gebrakan Prabowo yang Ubah Lanskap Kehidupan Kelas Menengah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap berusia 2 tahun telah menjalankan berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Sejumlah kebijakan diarahkan untuk menjaga daya beli, menekan biaya hidup, memperluas akses layanan publik, hingga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Hingga saat ini, terdapat sedikitnya 30 kebijakan yang telah berjalan maupun tengah dipersiapkan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk kelas menengah. Kebijakan tersebut mencakup sektor energi, pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, perpajakan, pembiayaan usaha, perlindungan sosial, hingga ekonomi digital.
Di sektor energi, pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi meski harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik. Kenaikan biaya energi tersebut diserap melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Baca Juga
Kebijakan serupa diterapkan terhadap LPG 3 kilogram. Harga LPG subsidi dipertahankan meskipun terjadi lonjakan harga energi global, sehingga biaya memasak rumah tangga maupun biaya operasional usaha makanan dapat tetap terkendali.
Jaga Daya Beli
Pemerintah juga mengambil kebijakan terkait pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN yang secara ketentuan perundang-undangan naik menjadi 12% dibatasi penerapannya melalui peraturan pemerintah (PP) hanya untuk barang mewah. Sementara itu, barang dan jasa umum tetap dikenai tarif efektif 11%.
Di sektor kesehatan, setiap warga negara Indonesia kini berhak memperoleh cek kesehatan gratis (CKG) setiap tahun. Pemeriksaan mencakup tekanan darah, gula darah, mata, gigi, kesehatan jiwa, serta risiko penyakit jantung dan stroke. Program tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi Satu Sehat.
Kebijakan lain yang bersentuhan langsung dengan pengeluaran keluarga adalah program makan bergizi gratis (MBG). Program ini diberikan tanpa membedakan tingkat pendapatan orang tua sehingga keluarga dapat menghemat biaya makan anak selama hari sekolah.
Pemerintah juga terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk melalui kepemimpinan baru program tersebut.
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim Indonesia untuk pertama kalinya mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga beras, jagung, gula, ayam, telur, bawang, dan cabai.
Untuk petani, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Harga Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Perumahan dan Infrastruktur
Perumahan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian. Pemerintah meningkatkan program bedah rumah dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 rumah per tahun. Selain itu, kuota rumah subsidi diperbesar hingga sekitar 350.000 unit per tahun dengan bunga tetap sekitar 5%, uang muka ringan, serta tenor cicilan panjang.
Masyarakat berpenghasilan rendah juga dibebaskan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk rumah pertama.
Di tingkat desa, lebih dari 3.000 jembatan telah diselesaikan dan ditargetkan melampaui 5.000 jembatan hingga akhir 2026. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat menuju sekolah, pasar, maupun tempat kerja.
Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah rusak selesai direnovasi paling lambat pada 2029. Sekolah dapat mengajukan perbaikan melalui platform revitalisasi yang disediakan pemerintah. Selain perbaikan fisik, seluruh sekolah juga memperoleh panel pembelajaran interaktif untuk memperluas akses siswa terhadap teknologi pembelajaran.
Sementara itu, SMA Taruna Nusantara yang sebelumnya berbayar kini memberikan beasiswa penuh kepada seluruh siswa yang lolos seleksi.
Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 66 rumah sakit plus 440 RSUD, sehingga setiap kabupaten memiliki fasilitas kesehatan yang lebih modern dan lengkap. Pemerintah juga menargetkan modernisasi 10.000 puskesmas agar masyarakat memperoleh layanan diagnosis, obat, dan pelayanan kesehatan dasar yang lebih baik tanpa harus selalu dirujuk ke kota besar.
Pemerintah juga membuka 150.000 kesempatan melalui program magang nasional selama 6 bulan. Lulusan baru yang mengikuti program tersebut memperoleh uang saku setara upah minimum.
Di sektor pendidikan, tunjangan profesi guru disalurkan langsung ke rekening guru. Tunjangan bagi guru non-ASN juga dinaikkan hingga Rp2 juta per bulan.
Sementara itu, sekitar 31.066 dosen ASN memperoleh tunjangan kinerja yang sebelumnya belum dibayarkan selama bertahun-tahun.
Bagi pelaku UMKM, pemerintah memberikan kepastian melalui kebijakan PPh Final 0,5%. Fasilitas tersebut dapat dinikmati pelaku UMKM perorangan dan perseroan perorangan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar tanpa batas waktu seperti ketentuan sebelumnya.
Pembiayaan bagi pelaku usaha mikro juga mendapat perhatian. Bunga pembiayaan PNM Mekaar diturunkan menjadi sekitar 8%, yang diharapkan mengurangi beban pembiayaan jutaan perempuan pelaku usaha mikro.
Pemerintah juga memberikan kebijakan penghapusan utang macet lama bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut ditujukan agar debitur dapat kembali memperoleh akses kredit dan menjalankan usahanya.
Di bidang perlindungan sosial, masyarakat dapat mendaftarkan maupun menyanggah data penerima bantuan sosial secara mandiri melalui Portal Perlinsos. Mekanisme tersebut ditujukan untuk mengurangi kebutuhan fotokopi dokumen, biaya pengurusan, maupun penggunaan perantara.
Pemerintah juga merencanakan pemberian rekening berbasis nomor induk kependudukan (NIK) bagi setiap warga negara Indonesia ketika memasuki usia 17 tahun. Rekening tersebut direncanakan memiliki saldo awal sekitar Rp 50.000 dari pemerintah.
Di sektor perlindungan konsumen digital, mulai 28 September 2026, sisa kuota internet yang telah dibayar konsumen direncanakan tidak dapat langsung hangus ketika masa paket berakhir. Kebijakan tersebut menempatkan kuota yang telah dibeli sebagai hak konsumen.
Pemerintah juga berencana menerapkan label Nutri-Level A hingga D pada makanan dan minuman kemasan sehingga konsumen dapat lebih mudah mengetahui kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk.
Sementara itu, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membatasi akun platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Transformasi digital juga terlihat dalam sistem pembayaran. QRIS Indonesia kini dapat digunakan untuk transaksi langsung di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok melalui aplikasi perbankan maupun dompet digital Indonesia.
Selain QRIS lintas negara, masyarakat juga dapat menggunakan QRIS TAP untuk membayar angkutan umum, rumah sakit, parkir, dan transaksi di toko hanya dengan menempelkan telepon tanpa perlu memindai kode QR.
Baca Juga
Bertemu Prabowo, Gema Astronacci Ingatkan Tentang Tata Kelola
Di bidang perjalanan internasional, warga Indonesia yang mengajukan Visa Schengen untuk kedua kalinya disebut dapat memperoleh visa multiple-entry dengan masa berlaku hingga lima tahun.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pengendalian biaya hidup, perluasan akses layanan dasar, peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap usaha kecil, serta penguatan perlindungan konsumen.
Meski demikian, sejumlah kebijakan masih berada pada tahap rencana atau target implementasi. Karena itu, dampaknya terhadap daya beli dan kualitas hidup masyarakat akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta kemampuan pemerintah memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.