Mendagri Lapor ke Prabowo, Sejumlah Pemda Terdampak Gempa NTT Lambat Cairkan Anggaran

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai lambatnya sejumlah pemerintah daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) mencairkan anggaran bantuan untuk penanganan bencana. Salah satunya anggaran bantuan presiden (banpres) yang sudah disalurkan sejak 24 Agustus lalu.

Tito mengatakan, banpres telah diberikan masing-masing sebesar Rp200 miliar untuk sembilan wilayah di NTT untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana. Perinciannya, Pemprov NTT mendapatkan Rp 40 miliar dan delapan kabupaten/kota lainnya masing-masing Rp 20 miliar.

"Untuk realisasinya kami melihat hanya Provinsi NTT yang sudah bergerak cepat sehingga sudah bisa merealisasikan sebanyak Rp 23 miliar, 43,23%," kata Tito dalam laporannya saat rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga

Lapor ke Prabowo, Menhub Sebut Bandara Atung Bungsu Sudah Dibuka Kembali

Tito memaparkan total anggaran belanja tidak terduga (BTT) Pemprov NTT saat ini sebesar Rp 54,54 miliar, terdiri dari banpres sebesar Rp 40 miliar, bantuan pemda sebesar Rp 5,90 miliar dan sisa bantuan BTT sebelum bencana sebesar Rp 8,64 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Sikka menjadi salah satu daerah dengan realisasi yang masih sangat rendah. Dari anggaran sekitar Rp 21 miliar yang tersedia, baru Rp 368 juta yang telah dikeluarkan. Anggaran BTT Kabupaten Sikka terdiri dari banpres sebesar Rp20 miliar dan sisa anggaran BTT sebelum bencana hanya Rp 1,02 miliar.

"Sikka itu berat sebetulnya, itu baru Rp 368 juta dikeluarkan dari Rp 21 miliar," ungkapnya.

Padahal, Tito mengatakan, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk penggunaan anggaran agar dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Ia menegaskan penggunaan anggaran pada masa tanggap darurat dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung sehingga pemerintah daerah tidak perlu menunggu proses pengadaan yang panjang.

"Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk penggunaan secara cepat. Itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini," jelas Tito.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, Kemendagri juga telah mengirimkan tim Inspektorat Jenderal untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.

"Kami telah mengirimkan empat tim untuk mendampingi cara penggunaannya agar semuanya cepat, sehingga langsung bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin tidak tercapai oleh kekuatan dari pemerintah pusat," tegasnya.

Selain mendampingi penggunaan anggaran, Kemendagri juga mengirimkan enam tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana.

Tito mengatakan tim tersebut telah memproduksi sekitar 11.000 dokumen kependudukan penting bagi masyarakat terdampak.

"Kami juga mengirimkan tim Dukcapil untuk membantu dokumentasi, pencetakan dokumen kependudukan. Kami juga sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk masalah sertifikat yang perlu diterbitkan kembali," terangnya.

Berikut Realisasi Anggaran BTT di NTT:

Provinsi NTT

Pemprov NTT memiliki total anggaran BTT sebesar Rp 54,54 miliar, terdiri dari banpres sebesar Rp40 miliar, bantuan pemda lainnya Rp 5,90 miliar dan sisa BTT sebelum bencana Rp 8,64 miliar. Dari jumlah tersebut, baru terealisasi Rp 23,57 miliar atau 43,23%.

Kabupaten Ende

Kabupaten Ende saat ini mempunyai anggaran BTT sebesar Rp 21,08 miliar, terdiri dari banpres Rp 20 miliar dan cadangan BTT sebesar Rp 1,08 miliar. Dari jumlah ini baru terealisasi Rp 1,87 miliar atau 8,85%.

Kabupaten Flores Timur

Anggaran BTT Kabupaten Flores Timur saat ini tercatat sebesar Rp 21,8 miliar, terdiri dari banpres sebesar Rp 20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp 1,8 miliar. Realisasi penyalurannya masih 0%, karena memang tidak terdampak bencana, tetapi ikut menerima bantuan dari Presiden.

Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai memiliki anggaran BTT sebesar Rp 21,88 miliar, terdiri dari banpres sebesar Rp 20 miliar dan sisa BTT sebelumnya Rp 1,88 miliar. Realisasinya baru sebesar Rp 5,99 miliar atau 27,37%.

Kabupaten Manggarai Barat

Anggaran BTT Kabupaten Manggarai Barat saat ini ada senilai Rp 27,47 miliar, terdiri dari banpres Rp 20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp7,47 miliar. Namun, yang terealisasi baru Rp1,5 miliar atau 5,46 persen.

Kabupaten Manggarai Timur

Anggaran BTT Kabupaten Manggarai Timur saat ini tercatat sebesar Rp 20,4 miliar, yang terdiri dari banpres Rp 20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp 398,35 juta. Terealisasi baru Rp 1,60 miliar atau 7,85%.

Baca Juga

Bantu Korban Bencana di NTT, PTBA Bangun Fasilitas Air Bersih

Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Nagekeo memiliki anggaran BTT sebesar Rp 20,88 miliar, yang mayoritas berasal dari banpres sebesar Rp 20 miliar dan sisa BTT sebelumnya hanya Rp 883,18 juta. Realisasinya cukup banyak, yakni Rp 3,2 miliar atau 15,33%.

Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada memiliki total anggaran BTT sebesar Rp 21,87 miliar saat ini, terdiri dari banpres sebesar Rp 20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp 1,87 miliar. Hingga saat ini realisasinya masih kecil, yakni Rp 742,28 juta atau 3,39%.

Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka adalah daerah yang memiliki total BTT sebesar Rp 21,02 miliar, terdiri dari Banpres Rp 20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp 1,02 miliar. Namun, dari banyaknya anggaran yang terealisasi baru Rp 368,46 juta atau hanya 1,75%.