Pimpin Rapat di Hambalang, Prabowo Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penataan BUMN
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (5/9/2026). Rapat ini dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Dalam keterangan tertulisnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Seskab Teddy.
Baca Juga
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Harus Tegas dan Transparan
Selain hilirisasi, Prabowo menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Baca Juga
Prabowo Targetkan Hemat Rp 100 Triliun dari Pemangkasan BUMN di Akhir 2026
Presiden Prabowo menegaskan penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” katanya.