35 Pesawat Asing Bantu Padamkan Karhutla

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengakui Indonesia membutuhkan tambahan prasarana untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya berupa pesawat atau transportasi udara yang belum dimiliki di dalam negeri.

Karena kebutuhan tersebut, pemerintah memberikan izin khusus bagi pesawat asing untuk membantu operasi pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

"Dan kita membutuhkan segala prasarana yang dibutuhkan untuk memadamkan, termasuk pesawat-pesawat asing yang kebetulan tidak dimiliki di Indonesia. Jadi kita datangkan, didatangkan oleh BNPB ya, kemudian digunakan untuk pemadaman. Dan kita memberikan izin," kata Dudy saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dudy mengatakan, penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, kebakaran harus segera dipadamkan sehingga kebutuhan prasarana untuk mendukung operasi perlu dipenuhi.

"Saya nggak hapal ya satu-satu (negaranya), tapi pada intinya kita akan selalu men-support apa yang menjadi prioritas. Seperti penanganan kebakaran kan menjadi prioritas utama pada saat ini. Dalam jangka pendek ini harus segera dipadamkan," ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) sebelumnya telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Dudy memastikan seluruh pesawat tersebut telah mendapatkan izin dan sudah digunakan untuk membantu penanganan karhutla. Dari sekitar 35 armada tersebut, mayoritas merupakan helikopter.

"Iya, itu kan sudah kita berikan izin semua. Tadi kan ada sekitar 35 pesawat, kebanyakan helikopter," ungkap Dudy.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menyampaikan, pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana.

Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.

"Untuk mendukung respons yang cepat terhadap kondisi karhutla yang dapat berubah sewaktu-waktu, pesawat yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan (reposisi) ke lokasi lain yang terdampak bencana. Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada kami dalam waktu 1 x 24 jam terkait reposisi tersebut," kata Lukman beberapa waktu lalu.

Selain memberikan izin khusus, Ditjen Hubud melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara turut melakukan pengawasan dan sertifikasi aspek kelaikudaraan, termasuk apabila terdapat modifikasi pesawat untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla.

Setelah aspek sertifikasi dan persyaratan teknis terpenuhi, pelaksanaan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator sesuai dengan ketentuan dan otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC) yang dimiliki.

Lukman menilai, penentuan lokasi penempatan dan pelaksanaan kegiatan pesawat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana serta koordinasi dengan pihak berwenang, antara lain BNPB atau BPBD, pemerintah daerah, maupun instansi atau pihak lain yang menggunakan atau menyewa pesawat tersebut.

Baca Juga

Sebut Karhutla Sudah KLB, Puan Desak Penanganan Lintas Kementerian

Karhutla Masih Ditangani di 12 Provinsi

Sekadar informasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhub) mencatat penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan Laporan Ringkasan Operasi Dalkarhut per 30 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdapat 93 laporan kejadian karhutla di 12 provinsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 lokasi telah padam, sedangkan 60 lokasi masih dalam proses pemadaman. Penanganan terbanyak tercatat di Kalimantan Tengah sebanyak 21 lokasi, Kalimantan Barat 16 lokasi, Sumatera Selatan 13 lokasi, Kalimantan Selatan 11 lokasi, Jambi 9 lokasi, Riau 8 lokasi, dan Kalimantan Timur 7 lokasi.

Secara kumulatif sepanjang 2026, Kementerian Kehutanan mencatat telah dilakukan 4.801 kali operasi penanganan karhutla dengan luas areal yang ditangani mencapai 38.829,46 hektare (ha).

Dukungan operasi udara juga diperkuat dengan 30 helikopter di Kalimantan dan 22 helikopter di Sumatera untuk mendukung kegiatan water bombing dan patroli udara. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis.

Pada saat yang sama, data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 946 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional hingga 30 Agustus 2026 pukul 21.02 WIB.

Jumlah tersebut turun 629 titik dibandingkan sehari sebelumnya. Namun, hotspot masih terkonsentrasi di Kalimantan Barat sebanyak 455 titik dan Kalimantan Tengah sebanyak 308 titik.

Kemenhut pun menegaskan, hotspot merupakan indikasi titik panas berdasarkan penginderaan satelit dan tidak selalu berarti kejadian kebakaran. Setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui pengecekan lapangan.