Terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketum PBNU Jadi Momentum Rekonsiliasi NU
JAKARTA, investortrust.id - Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai ketua umum Tanfidziyah PBNU periode 2026-2031 dinilai sebagai momentum rekonsiliasi sekaligus memperkuat kembali khittah Nahdlatul Ulama (NU).
Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyatakan terpilihnya Gus Kikin sebagai ketua umum dan KH Miftachul Akhyar sebagai rais aam PBNU sudah melalui proses yang legitimate dan demokratis. Meski penentuan rais aam dan ketua umum ditentukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdhi (AHWA), proses penjaringan aspirasi muktamirin atau peserta Muktamar ke-35 Nu dilakukan secara terbuka. Apalagi, Gus Kikin memimpin perolehan suara terbanyak 472 suara, atau rata-rata dua kali lipat dibanding perolehan suara calon Ketum lainnya.
"Sebagai ketua umum Tanfidziyah, salah satu basis kekuatan Gus Kikin terletak pada legitimasi historis Tebuireng, selaku cicit Hadrotusyaikh KH Hasyim Asy'ari, penerimaannya yang kuat di Jawa Timur, jejaring pesantren, serta karakter kepemimpinan yang relatif managerial dan moderat," kata Khoirul Umam dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Baca Juga
Muktamar Ke-35 NU, AHWA Tetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031
Khoirul Umam menyatakan, sebagai nakhoda baru PBNU, Gus Kikin perlu melakukan sejumlah langkah fundamental untuk mengonsolidasikan kembali PBNU ke depan. Dikatakan, rekonsiliasi internal NU harus menjadi prioritas utama Gus Kikin dan jajaran pengurus PBNU nantinya. Khoirul Umam mengingatkan Gus Kikin menghindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all.
"Kelompok yang berbeda pilihan dalam muktamar perlu dirangkul dan diberi ruang secara proporsional, sebagaimana catatan AHWA kepada rais aam terpilih Kiai Miftah. Ini juga konsisten dengan pernyataan Gus Kikin bahwa siapa pun yang menang harus mengakomodasi semua pihak dan menjaga kerukunan," katanya.
Selain itu, Gus Kikin harus memulihkan keseimbangan syuriyah dan tanfidziyah. Dikatakan, PBNU akan lebih solid jika kewibawaan ulama dan syuriyah ditempatkan sebagai jangkar moral dan organisasional. Sementara tanfidziyah berkonsentrasi pada eksekusi organisasi yang profesional.
"Dengan begitu, konflik kewenangan dan personalisasi kekuasaan dapat diminimalkan," katanya.
Khoirul Umam juga mengingatkan Gus Kikin untuk mengurangi tarikan politik praktis. Khoirul Umam mengakui NU tidak mungkin steril dari politik karena memiliki peran kebangsaan yang besar. Namun, PBNU perlu membedakan secara tegas antara politik kebangsaan NU dan kepentingan elektoral individu atau kelompok.
"Posisi ini justru sudah menjadi salah satu pesan Gus Kikin menjelang muktamar," katanya.
Gus Kikin juga perlu membangun kembali hubungan PBNU–PWNU–PCNU. Konsolidasi tidak cukup berlangsung di Jakarta. Gus Kikin perlu melakukan roadshow silaturahmi organisasi kepada PWNU, PCNU, pesantren besar, kiai sepuh, badan otonom, serta kelompok muda NU.
"Model kepemimpinannya harus terasa sebagai PBNU yang mendengar daerah, bukan sekadar memberi instruksi dari pusat," paparnya.
Baca Juga
Profil Gus Kikin, Cicit KH Hasyim Asy'ari dan Pebisnis yang Kini Pimpin PBNU
Selanjutnya, Gus Kikin harus menjadikan kemandirian ekonomi sebagai agenda konkret. Latar belakang bisnis dan ekonomi Gus Kikin justru bisa menjadi diferensiasi penting. Potensi ekonomi jutaan warga NU perlu diterjemahkan menjadi penguatan koperasi, UMKM, pesantren produktif, jejaring usaha nahdliyin, pendidikan vokasi, dan akses pembiayaan.
"Gus Kikin sendiri telah mengidentifikasi besarnya warga NU sebagai potensi kekuatan ekonomi," katanya.
Tak hanya itu, Khoirul Umam mengatakan, Gus Kikin harus memperkuat khittah NU dengan organisasi yang lebih modern. Gagasan kembali kepada Qanun Asasi jangan berhenti sebagai slogan.
"Ia dapat diterjemahkan menjadi tata kelola PBNU yang lebih transparan, pembagian kewenangan yang jelas, penguatan database organisasi, akuntabilitas keuangan, kaderisasi berbasis merit, dan mekanisme penyelesaian konflik internal yang institusional," katanya.