Puan Maharani Soroti 8 Masalah Krusial di Hadapan Prabowo: PHK hingga karhutla
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti delapan persoalan utama yang dinilai perlu segera ditangani pemerintah agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR tentang Rancangan APBN 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat paripurna ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan terhadap delapan persoalan tersebut disampaikan Puan dalam kerangka fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah, yang menekankan pentingnya kebijakan publik yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berorientasi pada sektor riil.
Baca Juga
Prabowo Bakal Renovasi 10.000 Puskesmas dan Hadirkan Ambulans Udara Mulai 2027
"DPR RI, melalui fungsi pengawasan, terus memastikan kinerja Pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapatkan tindak lanjut, antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah," kata Puan.
Kemudian, Puan mengungkapkan terkait persoalan ketenagakerjaan, termasuk meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi perhatian serius. DPR meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja baru.
"Perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online," ungkap Puan Maharani.
Perhatian juga diberikan kepada pekerja transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol) yang dinilai masih membutuhkan kepastian regulasi serta perlindungan sosial yang lebih kuat.
"Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian," tambahnya.
Baca Juga
Prabowo Bidik Efisiensi Rp 360 Triliun dari Belanja Pengadaan Pemerintah
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan adanya persoalan tata kelola anggaran negara dan daerah turut menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan evaluasi masalah penyelenggaraan pendidikan nasional.
"Dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, dan akses pelayanan BPJS Kesehatan," papar Puan Maharani.