Bertemu Purbaya, Mendagri Bahas Rencana Rekonstruksi Bencana di Sumatra

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas anggaran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Ada 32 kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas ini. Untuk tahun ini anggarannya sebesar Rp 39 triliun lebih. Alhamdulillah sudah cair, ditransfer, di-approve oleh Menteri Keuangan,” kata Tito, di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Tito mengatakan dari total Rp 39 triliun tersebut, pemerintah sudah mencairkan anggaran senilai Rp 31,1 triliun di tujuh instansi yang penting. Salah satunya, anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 21,1 triliun.

Kemudian, terdapat anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) senilai Rp 4,1 triliun untuk 4.992 sekolah yang terdampak. Anggaran juga diarahkan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) senilai Rp 2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap pada 2026.

“Ada lagi untuk Kementerian Kesehatan Rp 562 miliar, kalau saya tidak salah, untuk puskemas, RSUD, klinik, puskesmas pembangun,” ujar dia.

Baca Juga

Prabowo Bangga 1.177 Perwira TNI dan Polri Lulusan 2026 Bantu Penanganan Bencana Sumatra

Tito menyebut bahwa Kementerian Keuangan juga telah mentransfer Rp 2,5 triliun ke Kementerian Sosial. Anggaran tambahan itu diberikan ke para korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Sementara itu, Tito meminta Kementerian Keuangan untuk segera menindaklanjuti kekurangan anggaran bencana. Sebab, terdapat empat prioritas yang harus dikerjakan.

Pertama, anggaran untuk Kementerian Pertanian merehabilitasi lahan pertanian dan perkebunan yang rusak senilai kurang lebih Rp 2,6 triliun. Kedua, anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) senilai Rp 1,5 triliun untuk membangun tambak udang dan ikan yang rusak.

“Pak Menteri KP sudah bergerak mulai dua pekan lalu untuk melakukan perbaikan tapi masih menggunakan dana regulernya, bukan dana tambahan dari Kementerian Keuangan,” kata dia.

Ketiga, anggaran untuk Kementerian Agama senilai Rp 4,8 triliun untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang rusak. Keempat, anggaran untuk Kementerian UMKM senilai Rp 600 miliar untuk membangun pemilik warung, kafe, dan UMKM yang terdampak bencana.

“Nah yang keempat ini (anggaran untuk UMKM) saya memohon totalnya lebih kurang Rp 6 triliun. Itu mohon di-approve,” kata dia.