Mendagri Ungkap 15 Daerah Terdampak Bencana Sumatra Masih Butuh Atensi Khusus
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 15 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatra masih membutuhkan atensi khusus dalam penanganan pascabencana. Hal itu diungkapkan Tito dalam rapat koordinasi dengan Satgas pemulihan bencana DPR di Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Tito menjelaskan, berdasarkan penilaian secara top-down, sebanyak tujuh kabupaten di Aceh masih membutuhkan perhatian khusus, yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sementara itu, di Sumatra Utara, terdapat lima wilayah yang membutuhkan atensi khusus, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Baca Juga
Menteri Ara dan Mendagri ke Aceh Tinjau Penanganan Darurat dan Pembangunan Hunian
Di Sumatra Barat, ada tiga daerah yang masih perlu perhatian, yaitu Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Kabupaten Agam disebutkan sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya mendengar laporan langsung dari para kepala daerah di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
"Tetapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom-up dari semua bupati, wali kota. Itu bener nggak, sudah begitu? Nah, ternyata ada yang beda juga. Ada yang kita enggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita atensi ternyata enggak perlu, mereka sudah selesai. Sehingga kita mendengarkan mereka," jelas Tito.
Menurut Tito, pemetaan kondisi ini dibuat berdasarkan variabel indikator pemulihan yang telah disusun dan divisualisasikan dalam peta berwarna. Kuning menunjukkan kebutuhan atensi dan hijau kategori aman.
"Dari situ, inilah kira-kira beberapa variabelnya. Intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu perlu atensi," ujar Tito.
Tito kemudian memaparkan kondisi per provinsi. Untuk Sumatra Barat, peta menunjukkan sebagian besar wilayah berstatus hijau atau aman, dengan tiga wilayah yang masih perlu perhatian.
"Untuk Sumatra Barat paling banyak hijaunya. Itu ada tiga wilayah memang Agam, Pariaman, Tanah Datar, di samping ada yang lain-lain yang butuh atensi," kata Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meminta tambahan personel TNI-Polri untuk membantu penanganan pascabencana. Tito mengatakan, memerlukan 5.000 personel tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari Polri dan 10.000 personel TNI untuk membersihkan lumpur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Menurut Tito, pembersihan lumpur perlu dipercepat, terutama di sungai dan daratan. Area ini juga termasuk gang-gang, rumah-rumah, toko, dan lain-lain.
"Saya minta Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR. Paling nggak 5.000 lah. Nanti daerahnya dimana kita lihat nanti, petanya," ucap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra itu.
Baca Juga
Dikatakan Tito, permintaan ini sudah disampaikannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia berpendapat, penambahan personel Polri dapat dilakukan saat ini, sebelum memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri sekitar Februari-Maret 2026.
"Kemarin waktu itu, beliau (Kapolri) nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri, karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, sekarang Nataru sudah selesai. Mumpung sebelum lebaran, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Jadi, harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini," tegas Tito.