Akui Ada Penyelewengan di BGN, Sudaryono Dukung Proses Penegakan Hukum
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya mendukung penuh proses penegakan hukum terkait dugaan penyimpangan tata kelola di lingkungan BGN. Ia memastikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi.
Sudaryono mengakui terdapat berbagai persoalan tata kelola di BGN, mulai dari dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, hingga praktik yang dinilai belum transparan. Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola menjadi salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinannya.
"Bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparanan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya sebagai Kepala baru," kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) ini menegaskan seluruh perkara hukum yang tengah berjalan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, BGN akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebutuhan dalam proses penegakan hukum.
"Maka saya ingin, yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi," bebernya.
Baca Juga
Terbuka Soal Kritik ke BGN, Sudaryono: Tapi Jangan Minta MBG Dibubarkan
Meski hingga saat ini proses hukum terus berlanjut, Sudaryono meminta seluruh pegawai BGN tetap bekerja seperti biasa dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga harus tetap berlangsung secara optimal.
"Saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimistis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik, dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki," terangnya.
Lebih lanjut, Sudaryono juga menegaskan reformasi tata kelola akan dilakukan dengan memperkuat sistem kerja agar tidak lagi bergantung pada individu. Menurutnya, seluruh proses harus mengacu pada aturan, petunjuk teknis, dan sistem yang transparan.
"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin tidak transparan harus transparan. Yang tadinya tergantung orang per orang tidak boleh lagi, tetapi harus by system, trust in system," tegas Sudaryono
