Selesaikan Korupsi Pertambangan, Mahfud Janji Buka Data Agraria
JAKARTA, investortrust.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berjanji akan membuka data agraria atau data kepemilikan tanah untuk menyelesaikan korupsi pertambangan dan pembalakan yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan panelis debat kedua cawapres mengenai maraknya praktik korupsi pertambangan, perikanan ilegal, dan pembalakan liar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Mahfud menyatakan, menyelesaikan persoalan tersebut harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Salah satunya, terkait keterbukaan informasi agraria, seperti kehutanan yang kerap menjadi kendala dalam menuntaskan persoalan pertambangan ilegal.
Baca Juga
"Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya. Informasinya tertutup, siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh," katanya.
Menurut Mahfud, terdapat pihak-pihak yang menyebut data agraria merupakan data rahasia. Padahal, data tersebut membuat tanah-tanah rakyat terampas.
"Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong, rahasia itu yang bukan tentang data perampasan tanah-tanah rakyat. Kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sudah diselidiki-selidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh," katanya.
Baca Juga
Untuk itu, Mahfud berjanji akan membuka informasi agraria. Dengan data-data tersebut, persoalan korupsi pertambangan, pembalakan liar dan lainnya dapat terselesaikan.
"Oleh sebab itu, ini menjadi penting bagi kita keterbukaan. Keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut," katanya.