Sebut RI Tidak Netral, Dino Patti Djalal: Hubungan Kita dengan Global Itu 'Single and Dating Everybody
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -Pendiri sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan bahwa politik luar negeri "Bebas Aktif" yang dianut Indonesia tidak sama dengan sikap netral. Di tengah fenomena de-coupling atau keretakan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China, Indonesia dinilai tetap memiliki ruang gerak yang fleksibel.
"Pertama, kita tidak pernah netral ya. Non-aligned (non-blok) sama netral itu beda. Kalau netral itu kayak Swiss, siapa pun yang berantem, mereka tidak akan mengambil sikap. Sementara kita, kita tidak 'kawin' dengan satu pihak. Istilah sosialnya, kita ini single and dating everybody," ujar Dino dalam acara DBS Insights Forum 2026: Berbagi Lintas Perspektif untuk Hadapi Dunia yang Semakin Multipolar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk AS ini, status "lajang" tersebut memberikan kebebasan bagi Indonesia untuk mengambil sikap tegas atau bahkan berpihak dalam suatu konflik, tergantung situasi dan kondisinya. Ia mencontohkan peran aktif Indonesia sebagai mediator saat konflik Vietnam dan Kamboja di masa lalu sebagai bukti bahwa Indonesia tidak pernah sekadar berdiam diri.
Baca Juga
Beri Kepastian Regulasi dan Dorong Inovasi Pasar, OJK-nya Amerika Usulkan Aturan Baru Kripto
Ketika menganalisis dinamika persaingan global saat ini, Dino menilai China saat ini terlihat lebih atraktif dan dapat diandalkan bagi Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hal ini tidak lepas dari faktor ketidakpastian politik di AS.
"Trump itu unpredictable (sulit ditebak). Sementara Tiongkok kelihatan lebih steady (stabil), lebih dependable (dapat diandalkan), dan trust (kepercayaan) yang dibangun terus meningkat," jelasnya.
Dino menambahkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap AS cenderung bersifat siklis, naik saat dipimpin Joe Biden, namun turun ketika dipimpin Donald Trump. Selain faktor stabilitas, tawaran ekonomi dari Negeri Tirai Bambu tersebut dianggap jauh lebih menggiurkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini dinilai bersikap pragmatis dan transaksional.
China menawarkan potensi impor hingga 10 triliun dolar AS, investasi sebesar 500 miliar dolar AS, hingga perputaran 500 juta wisatawan. Menurut Dino, strategi pragmatis untuk mencari nilai tambah dari negara mana pun ini masih tergolong aman dan berdampak baik bagi iklim investasi dalam negeri.
Meski mendukung langkah diplomasi yang cair tersebut, Dino memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya berkunjung ke Korea Selatan dan Jerman baru-baru ini, fokus dunia telah bergeser dari perebutan ideologi di abad ke-20 menjadi persaingan teknologi di abad ke-21.
Baca Juga
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih kekurangan cetak biru yang jelas mengenai strategi teknologi masa depan, terutama di bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini episentrumnya dikuasai oleh AS dan China. Dino mencontohkan bagaimana Korea Selatan mengangkat pakar AI sebagai perdana menteri, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang berani menggelontorkan miliaran dolar untuk mendirikan universitas khusus AI.
"Kita hebat dalam urusan 'dating' tadi, tapi kalau kita ketinggalan dalam technology race (persaingan teknologi), itu akan menjadi kesalahan besar (big mistake). Karena itulah kompetisi riil yang akan menentukan di mana posisi Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan," pungkas Dino.