Ketika Ketidakpercayaan Menemukan Kerumuman

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Demokrasi tidak pernah menuntut semua orang untuk saling menyukai. Ia bahkan tidak mengharuskan semua orang saling percaya sepenuhnya. Yang dibutuhkan demokrasi hanyalah satu syarat sederhana: masyarakat masih percaya bahwa perbedaan dapat diselesaikan melalui hukum, institusi, dan dialog. Ketika kepercayaan itu mulai menghilang, demokrasi memang belum runtuh. Namun fondasi yang menopangnya perlahan mulai retak.

Hari-hari ini, gejala seperti itu semakin mudah kita temukan. Ketidakpercayaan tidak lagi diarahkan hanya kepada pemerintah atau kepada partai politik tertentu. Ia meluas hampir ke seluruh ruang publik. Penegak hukum diragukan independensinya. Media dicurigai memiliki kepentingan. Perguruan tinggi dianggap kehilangan objektivitas. Lembaga negara dipandang tidak netral. Bahkan sesama warga semakin mudah saling menuduh dan saling mencurigai.

Kondisi seperti ini berbeda dengan kritik yang sehat dalam demokrasi. Kritik lahir karena masyarakat masih percaya bahwa sebuah institusi dapat diperbaiki. Sebaliknya, social distrust lahir ketika masyarakat mulai menganggap hampir semua institusi tidak lagi layak dipercaya. Yang dipersoalkan bukan lagi kebijakan tertentu, melainkan keseluruhan sistem.

Dalam keadaan demikian, muncul kecenderungan untuk mencari pegangan baru. Bukan kepada institusi, melainkan kepada kelompok. Orang merasa lebih aman mempercayai mereka yang memiliki kemarahan, kecurigaan, atau keyakinan politik yang sama. Identitas kelompok perlahan menggantikan kepercayaan kepada institusi.

Perubahan itu semakin dipercepat oleh algoritma media sosial. Algoritma sesungguhnya tidak memiliki ideologi. Ia tidak berpihak kepada pemerintah maupun oposisi. Yang dikejarnya hanyalah perhatian pengguna. Sementara perhatian manusia jauh lebih mudah direbut oleh kemarahan, konflik, dan ketakutan daripada oleh penjelasan yang tenang.

Akibatnya, algoritma tidak menciptakan ketidakpercayaan, tetapi mempertemukan orang-orang yang sama-sama tidak percaya. Kemarahan yang semula tersebar kini saling menemukan. Kecurigaan yang sebelumnya bersifat pribadi berubah menjadi keyakinan kolektif karena terus dipantulkan oleh ribuan unggahan yang senada.

Ketidakpercayaan pun menemukan kerumunannya.

Di sinilah politik memasuki babak yang berbeda. Yang semakin menentukan bukan lagi organisasi yang rapi atau struktur kepartaian yang kuat, melainkan kerumunan digital yang dapat terbentuk hanya dalam hitungan jam. Mereka tidak memiliki komando tunggal, tetapi memiliki emosi yang sama. Mereka tidak saling mengenal, tetapi bergerak mengikuti irama yang dibentuk oleh algoritma.

Dalam situasi seperti ini, perilaku elite politik ikut berubah. Sebagian sibuk mempertontonkan loyalitas. Dukungan kepada pemimpin tidak lagi cukup dinyatakan, tetapi harus dipamerkan secara terbuka agar memperoleh pengakuan dari kelompoknya. Di sisi lain, sebagian oposisi juga memainkan logika yang sama. Yang dipamerkan bukan loyalitas, melainkan keberanian. Semakin keras serangan, semakin tajam tuduhan, semakin besar peluang memperoleh perhatian.

Parade loyalitas dan parade keberanian tampak saling berlawanan, tetapi sesungguhnya bekerja dengan logika yang sama. Keduanya berlomba merebut perhatian kerumunan. Keduanya sama-sama hidup dari emosi yang diproduksi terus-menerus. Dan algoritma selalu menghadiahi emosi yang paling keras.

Akibatnya, ruang publik perlahan kehilangan keseimbangannya. Penjelasan yang memerlukan kesabaran tenggelam di bawah slogan yang memancing kemarahan. Fakta harus bersaing dengan persepsi. Argumentasi kalah cepat dibandingkan potongan video atau kalimat pendek yang mudah dibagikan.

Dalam keadaan seperti itu, isu apa pun dapat berubah menjadi pemantik. Persoalannya bukan lagi besar atau kecilnya sebuah peristiwa, melainkan seberapa banyak ketidakpercayaan yang telah terakumulasi sebelumnya. Ketika rasa saling percaya sudah menipis, sebuah peristiwa kecil pun dapat berubah menjadi ledakan kemarahan yang sulit dikendalikan.

Karena itu, yang patut dikhawatirkan bukan sekadar perdebatan yang keras di media sosial. Demokrasi memang membutuhkan kritik, demonstrasi, bahkan kemarahan warga negara. Yang lebih berbahaya adalah ketika kemarahan itu kehilangan saluran institusional dan berubah menjadi politik kerumunan (crowd politics). Dalam keadaan tertentu, kerumunan digital dapat bermetamorfosis menjadi kerumunan nyata, bahkan menjelma menjadi amuk massa (amok) atau kerusuhan (riots) yang tidak lagi dikendalikan oleh pertimbangan rasional.

Ironisnya, terlalu banyak pihak yang memperoleh keuntungan dari keadaan seperti ini. Dalam politik, rasa saling curiga menjadi alat mobilisasi yang murah. Pendukung pemerintah dipersatukan oleh kewaspadaan terhadap lawan, sementara oposisi menggalang dukungan melalui ketidakpercayaan kepada pemerintah. Di ruang digital, kemarahan menghadirkan perhatian, perhatian menghasilkan lalu lintas, dan lalu lintas menjadi nilai ekonomi. Polarisasi akhirnya bukan sekadar gejala politik, melainkan juga komoditas.

Namun apabila kita berhenti pada penjelasan itu, kita baru melihat gejalanya. Persoalan yang sesungguhnya jauh lebih mendasar.

Persoalan yang lebih mendasar adalah rusaknya apa yang dapat disebut sebagai ekologi kepercayaan. Sejumlah ilmuwan telah lama menempatkan kepercayaan sebagai fondasi kehidupan sosial. Sosiolog Jerman Niklas Luhmann melihat kepercayaan sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengurangi kompleksitas kehidupan modern. Robert Putnam menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh modal sosial yang lahir dari jejaring kepercayaan dan partisipasi warga. Sementara Francis Fukuyama menegaskan bahwa kemajuan ekonomi maupun politik pada akhirnya bertumpu pada kemampuan masyarakat membangun kepercayaan. Berangkat dari pemikiran tersebut, persoalan yang kita hadapi hari ini tampaknya bukan sekadar menurunnya kepercayaan kepada pemerintah, melainkan melemahnya keseluruhan ekologi kepercayaan yang menopang kehidupan bersama.

Ekologi kepercayaan adalah jaringan hubungan yang saling menopang antara warga negara, hukum, lembaga negara, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Sama seperti sebuah ekosistem alam, kerusakan pada satu unsur akan memengaruhi unsur-unsur yang lain. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada penegakan hukum, mereka mencari keadilan melalui opini publik. Ketika opini publik dianggap lebih menentukan daripada proses hukum, media sosial berubah menjadi ruang pengadilan baru. Ketika media sosial lebih mengutamakan viralitas daripada verifikasi, kerumunan memperoleh legitimasi yang semakin besar. Pada akhirnya, orang lebih mudah mempercayai potongan video daripada putusan pengadilan, lebih percaya kepada unggahan anonim daripada penjelasan resmi, dan lebih percaya kepada gema kelompoknya sendiri daripada fakta yang telah diuji.

Inilah lingkaran yang paling berbahaya. Ketidakpercayaan tidak lagi memerlukan penggerak dari luar. Ia mulai mereproduksi dirinya sendiri. Setiap klarifikasi dianggap pembenaran. Setiap keberhasilan dicurigai sebagai pencitraan. Setiap kegagalan dijadikan bukti bahwa seluruh sistem telah rusak. Ketidakpercayaan berubah dari strategi politik menjadi budaya sosial.

Dalam situasi seperti itu, banyak orang sebenarnya tidak sedang mencari pemimpin yang sempurna. Mereka hanya mencari orientasi. Mereka ingin mengetahui siapa yang masih layak dipercaya, informasi mana yang masih dapat dijadikan pegangan, dan bagaimana menghadapi perbedaan tanpa harus tenggelam dalam permusuhan. Sayangnya, jawaban-jawaban yang jernih semakin sulit ditemukan di tengah kebisingan ruang digital.

Di sinilah peran cendekiawan menjadi sangat penting. Bukan karena mereka memiliki semua jawaban, melainkan karena mereka memikul tanggung jawab untuk menjaga nalar publik. Tugas cendekiawan bukan menjadi pembela pemerintah, tetapi juga bukan menjadi oposisi permanen. Peran mereka adalah menjelaskan persoalan yang rumit secara jernih, membedakan kritik dari fitnah, membedakan fakta dari propaganda, dan menjaga agar ruang publik tetap memiliki tempat bagi akal sehat.

Sayangnya, fungsi sosial itu terasa semakin melemah. Sebagian cendekiawan terseret ke dalam polarisasi politik. Sebagian memilih diam. Sebagian lagi kehilangan kepercayaan publik karena dipersepsikan terlalu dekat dengan pusat-pusat kekuasaan atau kepentingan tertentu. Akibatnya, ruang publik dipenuhi suara, tetapi kekurangan penjelasan. Semua orang berbicara, tetapi semakin sedikit yang membantu masyarakat memahami. Dalam keadaan seperti itu, kerumunan perlahan mengambil alih fungsi yang seharusnya dijalankan oleh institusi dan nalar publik.

Karena itu, memulihkan demokrasi tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki prosedur politik atau sekadar mengganti pemegang kekuasaan. Yang jauh lebih mendasar adalah memulihkan ekologi kepercayaan. Artinya, membangun kembali keyakinan bahwa hukum ditegakkan secara adil, institusi dapat dikoreksi tanpa harus dihancurkan, media menjalankan tanggung jawab etiknya, perguruan tinggi tetap menjadi rumah bagi pencarian kebenaran, dan perbedaan pandangan tidak menghapus kenyataan bahwa kita adalah sesama warga negara.

Kepercayaan memang tidak dapat dipulihkan melalui slogan atau pencitraan. Ia hanya tumbuh ketika masyarakat menyaksikan adanya keselarasan antara kata dan tindakan, antara kewenangan dan akuntabilitas, serta antara kekuasaan dan kesediaan untuk menerima kritik. Tugas itu bukan hanya milik pemerintah atau oposisi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Pada akhirnya, bangsa tidak hanya disatukan oleh wilayah, bahasa, atau konstitusi. Bangsa bertahan karena warganya masih memiliki sesuatu yang dipercaya bersama. Ketika kepercayaan kepada hukum, pengetahuan, institusi, dan sesama warga perlahan menghilang, yang retak bukan hanya demokrasi, melainkan juga ikatan kebangsaan itu sendiri. Sebab demokrasi tidak mati ketika orang berbeda pendapat. Demokrasi mulai kehilangan jiwanya ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa perbedaan masih dapat diselesaikan melalui hukum, dialog, dan institusi yang sah.

Mungkin itulah pekerjaan terbesar kita hari ini. Bukan sekadar memenangkan kontestasi politik atau memperbaiki pertumbuhan ekonomi, melainkan merawat kembali ekologi kepercayaan yang memungkinkan kita tetap hidup sebagai satu bangsa. Tanpa kepercayaan, kerumunan akan terus mengambil alih ruang publik. Namun dengan kepercayaan yang dirawat bersama, kerumunan dapat kembali menjadi warga negara: orang-orang yang bebas berbeda, tetapi tetap percaya bahwa masa depan hanya mungkin dibangun bersama.

*) Bambang Intojo, penulis independen, pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia.