Prabowo Serukan Aparat Berbenah: Bintang di Pundakmu Dibayar Rakyat
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pesan keras kepada seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi sipil, TNI, Polri, hingga Kejaksaan, agar melakukan pembenahan menyeluruh dan tidak pernah melupakan bahwa seluruh kewenangan yang mereka miliki merupakan amanat rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/07/2026). Di hadapan para pejabat negara, pimpinan kementerian dan lembaga, serta jajaran petinggi TNI, Polri, dan Kejaksaan, Prabowo menegaskan bahwa kekuasaan negara hanya memiliki satu tujuan, yakni melayani kepentingan rakyat.
Baca Juga
Resmikan Bendungan Meninting, Prabowo: Saya Masih Utang Banyak kepada Rakyat NTB
Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan bahwa seluruh fasilitas, pangkat, jabatan, hingga simbol kehormatan yang dikenakan aparatur negara bukanlah milik pribadi. Semua itu, katanya, berasal dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak dan berbagai penerimaan negara.
Karena itu, Prabowo meminta seluruh aparatur melakukan introspeksi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurut Presiden, setiap birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, maupun jaksa harus selalu menyadari bahwa mandat yang mereka emban berasal dari kepercayaan rakyat Indonesia.
Presiden bahkan menyampaikan teguran yang sangat lugas kepada para pejabat yang hadir. Ia mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang terlena oleh jabatan atau atribut kekuasaan.
“Bintang di pundakmu, sepatu yang kamu pakai, topi yang kamu kenakan, semuanya dibayar oleh rakyat,” demikian penegasan Presiden yang disampaikan di hadapan para peserta acara.
Pesan tersebut juga ditujukan kepada Korps Kejaksaan. Presiden meminta para penegak hukum menjaga amanah dengan menempatkan hukum di atas segala kepentingan pribadi, kelompok, maupun institusi. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap negara hanya dapat dijaga apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas.
Baca Juga
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, namun negara tidak boleh gentar menghadapi siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Presiden menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekuatan ekonomi seseorang. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan, jabatan, atau sumber daya finansial.
Pernyataan tersebut memperkuat konsistensi sikap Presiden Prabowo yang dalam berbagai kesempatan menempatkan reformasi birokrasi, penguatan integritas aparatur, serta pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif.
Seruan Presiden juga menjadi pengingat bahwa legitimasi seluruh institusi negara pada akhirnya bersumber dari rakyat. Karena itu, setiap aparatur negara dituntut menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.