Bantah Suap Pembelian Mirage 2000-5, Kemenhan Buka Suara
JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI buka suara perihal tudingan suap atas pembelian Mirage 2000-5. Keterangan ini disampaikan langsung Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan Herindra, pembelian Mirage 2000-5 justru belum dilakukan. Ia beralasan terdapat keterbatasan fiskal atau anggaran belanja sehingga pembelian Mirage 2000-5 urung terjadi.
"Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiscal dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha mencari pesawat tempur terbaik yang tersedia untuk menjaga wilayah udara Indonesia," sebut Herindra.
Ia menambahkan saat ini Kemenhan tengah menunggu kedatangan pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis.
Baca Juga
"Pesawat tempur ini akan menjadi bagian yang memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia," ucapnya.
Sementara itu ia menyayangkan beredarnya isu yang terkait dengan tuduhan adanya praktik korupsi dalam pembelian Mirage 2000-5.
"Saya, mewakili Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoax. Jika terus dikembangkan, maka informasi-informasi sesat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Republik Indonesia," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Herindra juga sekaligus membantah adanya kontrak pengadaan alutsista antara PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dengan Kemenhan RI.
"Bereda juga informasi yang menuding PT TMI berada di balik pembelian alutsista. Sering terjadi, informasi-informasi sesat ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses diplomasi alutsista Indonesia," tuturnya.
Ia menegaskan tudingan tersebut adalah hoax dan fitnah.
"Tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dan PT TMI. Karena semua informasi tersebut adalah hoax dan fitnah, dan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia, serta merugikan Kementerian Pertahanan," tegasnya.
Selain itu ia berujar Kemenhan akan segera merumuskan tindakan hukum terkait sebaran berita hoax tersebut.
"Kementerian Pertahanan akan melakukan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoax yang menyangkut Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan tetap berkomitmen untuk memperkuat pertahanan demi melindungi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Senin (12/02/2024). Foto: Investortrust/Dicki Antariksa