BSSN Catat 5,1 Miliar Anomali Siber, Ancaman Terbesar Justru dari Dalam Negeri
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sebanyak 5,1 miliar lebih anomali trafik internet terjadi di Indonesia sepanjang 1 Januari-15 November 2025. Dari jumlah tersebut, sebagian besar terkait malware dan pencurian data atau data breach.
Deputi VI Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Slamet Aji Pamungkas mengatakan, ancaman siber kini menjadi salah satu risiko terbesar di era digital, terutama di tengah meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI).
“Kami punya Satgas 24/7 untuk memonitor trafik internet. Ada 5,2 miliar anomali trafik atau sekitar 182 potensi serangan per detik,” kata Slamet di Menara Telkom, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Menurut dia, konsep kedaulatan siber berarti negara memiliki kuasa penuh dalam mengatur dan melindungi ruang digital nasional. Karena itu, BSSN mendorong penguatan sistem keamanan data melalui pendekatan enkripsi sejak level basis data atau database.
Baca Juga
Miris, Hanya 11% Perusahaan RI yang Siap Hadapi Serangan Siber
Ia menyebutkan, BSSN saat ini mengembangkan konsep 'Sandi Data' yang memungkinkan data tetap aman meski terjadi pencurian informasi. “Jika data dicuri pun, datanya terenkripsi,” ujarnya.
Selain itu, BSSN juga mulai melakukan riset terkait post-quantum cryptography untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komputasi masa depan yang dinilai mampu membobol sistem enkripsi konvensional.
Meski ancaman teknis terus meningkat, Slamet menilai kelemahan terbesar justru berasal dari faktor manusia. Ia mengungkapkan masih banyak pegawai menggunakan email kantor untuk media sosial dan marketplace dengan kata sandi yang sama.
“Ancaman paling mengkhawatirkan adalah kurangnya awareness internal. Inilah kelemahan garda terdepan,” katanya.
Karena itu, BSSN mendorong penguatan konsep 'Human Firewall' melalui edukasi keamanan digital bagi pegawai pemerintah maupun sektor swasta. Langkah tersebut dinilai penting agar pertahanan siber nasional tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perilaku pengguna di dalam organisasi.