Begini Strategi BSSN Amankan Pilkada Serentak 2024 dari Serangan Siber
JAKARTA, investortrust.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar operasi khusus untuk mengamankan data Pilkada Serentak 2024 aman dari serangan siber seperti yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya sudah menggelar operasi pengamatan data sejak Pemillihan Umum (Pemilu) 2024, baik pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg). Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera" di Medan, Sumatra Utara, Selasa (9/7/2024) yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
“BSSN sejak pilpres dan (pemilihan) legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia," katanya.
Baca Juga
DPR Kritik Keras BSSN Usai Serangan Siber ke Pusat Data Nasional: Ini Kebodohan Nasional
Hinsa menjelaskan operasi pengamanan data tersebut dilakukan untuk mencegah adanya serangan siber yang mengancam data pemilih dan jumlah suara. Operasi tersebut nantinya akan dijalankan oleh empat satgas yang disiapkan BSSN, antara lain Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi dan Satgas Konflik.
Hinsa menjelaskan Satgas Keamanan Siber akan menjalankan tugas pengamanan, monitoring, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika mengalami serangan. Kemudian Satgas Pengendalian Informasi akan melakukan monitoring dan analisis media sosial dan media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan.
Satgas Pengendalian Informasi juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.
Baca Juga
Antisipasi Serangan Siber, BSSN Minta Perbankan Bentuk Tim Khusus
"Selanjutnya satgas ketiga satgas sandi melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal dan gelar jaringan komunikasi yang aman," kata Hinsa.
Satgas keempat yakni melaksanakan mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum hingga penyampaian informasi tentang kegiatan Satgas Pemilu BSSN.
Satgas yang dibentuk oleh BSSN ini akan bekerja sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi seluruh Indonesia. Melalui kerja satgas ini, Hinsa memastikan satgas ini akan memperkuat seluruh data nasional terkait pemilu dari serangan siber.