Polri Tambah 10 Gudang Pangan, Siap Dukung Program MBG
JAKARTA, investortrust.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memulai pembangunan 10 gudang ketahanan pangan baru. Groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan peluncuran beroperasinya 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG Polri yang dipusatkan di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, sebelumnya Polri telah membangun 18 gudang pangan di 12 provinsi. Kehadiran 10 gudang baru ini diharapakan dapat meningkatkan kapasitas pangan dan mendukung progran makan bergizi gratis (MBG).
Baca Juga
Prabowo Groundbreaking 10 Gudang Pangan dan Luncurkan 166 Dapur MBG Polri
Kapolri mengatakan, saat ini, Polri telah membangun 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG dan menargetkan 1.500 SPPG akan beroperasi di tahun depan.
"Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG yang terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan," kata Listyo.
Kapolri menambahkan, jika seluruh SPPG beroperasi penuh, maka program tersebut diproyeksikan mampu melayani 3,44 juta orang sekaligus menyerap sekitar 68.000 tenaga kerja.
Dengan tambahan tersebut, total gudang pangan Polri nantinya mencapai 28 unit di berbagai daerah. Masing-masing gudang memiliki kapasitas 1.000 ton dan terdapat satu gudang berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai Juni 2026.
"Selain itu, Polri juga sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi. Adapun dalam rangka mendukung ketahanan energi dan penggunaan energi terbarukan, sebanyak 47 SPPG Polri telah menggunakan CNG atau Compressed Natural Gas," kata Listyo.
Baca Juga
Prabowo Ungkap Kopdes Merah Putih Sediakan Sembako, Obat hingga Kredit Murah
Polri menegaskan komitmennya mendukung program ketahanan pangan dan MBG pemerintah. Seluruh fasilitas SPPG disebut bahkan telah memenuhi standar keamanan pangan, higiene sanitasi, hingga sertifikasi halal.
"Untuk itu kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Presiden agar seluruh langkah yang kami laksanakan tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah, tepat sasaran serta berkelanjutan," tutupnya.

