Dipolisikan Terkait Video Ceramah JK, Grace Natalie Tak Minta Pendampingan PSI
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengungkapkan keputusan partainya tidak memberikan bantuan hukum terkait laporan polisi atas unggahan potongan video ceramah Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Grace Natalie mengaku meminta PSI tidak memberikan pendampingan terhadapnya.
Hal itu disampaikan Grace menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengenai sikap partai yang tidak memberikan pendampingan hukum kepada dirinya terkait laporan atas potongan video ceramah JK tersebut.
“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan beliau (Ahmad Ali) itu didasari oleh permintaan saya sebagai pendiri partai,” kata Grace dikutip dari Antara, Senin (11/5/2026).
Baca Juga
Grace Natalie Jelaskan Slogan Indonesia Maju Sejalan dengan Bung Karno
Grace menegaskan tidak ingin melibatkan PSI. Hal ini karena unggahan video potongan ceramah JK tersebut dilakukan atas nama pribadi melalui akun media sosial pribadinya. Ia juga meyakini tidak ada pelanggaran hukum dalam unggahan tersebut sehingga persoalan itu tidak berkaitan dengan partai.
“Saya memang mengunggah materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal saja,” ujarnya.
Grace mengaku siap mempertanggungjawabkan unggahan video tersebut sebagai warga negara.
“Sebagai warga negara yang baik saya siap untuk mempertanggungjawabkan dan saya optimistis tidak ada pelanggaran hukum di sana,” tuturnya.
Sebelumnya, sekitar 40 organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat melaporkan pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri terkait unggahan potongan video ceramah Jusuf Kalla.
Laporan tersebut diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Baca Juga
Kaesang Bakal Copot Pengurus PSI yang Tidak Bekerja Maksimal dalam 3 Bulan
Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Gurun Arisastra mengatakan pelaporan dilakukan karena ketiganya mengunggah potongan video ceramah JK yang dinilai tidak utuh. Menurutnya, dalam unggahan tersebut terdapat narasi mengenai pembahasan ajaran agama Kristen soal mati syahid yang dipotong dari konteks aslinya.
Ia menjelaskan JK sebenarnya tidak membahas ajaran agama tertentu, melainkan menyampaikan kekhawatiran psikologis masyarakat terhadap pemahaman ajaran yang berpotensi menimbulkan kesesatan berpikir.
“Sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir syahid itu adalah keliru. Ini kan tidak disampaikan di publik secara utuh,” kata Gurun.
