Indonesia Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran di Forum Global PBB 2026

JAKARTA, Investortrust.id -- Pemerintah Indonesia secara resmi mempertegas komitmennya dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para pekerja migran di kancah internasional. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sidang Pleno Second International Migration Review Forum (IMRF) 2026 yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (8/5/2026) waktu setempat.

Komitmen krusial ini disampaikan melalui Explanation of Vote (EoV) sesaat setelah Progress Declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB sebagai landasan baru bagi tata kelola migrasi dunia.

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi, menyatakan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap Progress Declaration tersebut. Deklarasi ini akan menjadi acuan utama tata kelola migrasi global untuk periode 2026–2030 di bawah kerangka Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

Rinardi menekankan bahwa fokus utama dari kebijakan ini adalah memanusiakan setiap individu yang melakukan migrasi. “Indonesia mendukung penuh Progress Declaration tanpa reservasi. Hak dan martabat pekerja migran harus menjadi pusat tata kelola migrasi global,” ujar Dirjen Rinardi menegaskan posisi Indonesia.

Dalam penyampaian Explanation of Vote tersebut, Indonesia menggarisbawahi tiga poin strategis bagi dunia internasional. Selain dukungan tanpa pengecualian terhadap deklarasi tersebut, Indonesia menuntut pengakuan bahwa setiap negara memiliki realitas migrasi yang unik sehingga memerlukan pendekatan yang setara dan saling menghormati.

Baca Juga

Mitigasi Krisis Timur Tengah, Menteri P2MI Siapkan Perlindungan bagi 20 Ribu Pekerja Migran

Lebih lanjut, pemerintah juga menyerukan pentingnya sinergi antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan untuk memastikan keselamatan para pekerja. “Perbedaan realitas migrasi antarnegara justru memperkuat urgensi dialog dan kerja sama yang setara dalam tata kelola migrasi global,” jelasnya dikutip laman KP2MI, Minggu (10/5/2026).

Efektivitas perlindungan bagi lebih dari lima juta pekerja migran Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi nyata antarnegara yang berkelanjutan. Menurut Dirjen Rinardi, migrasi lintas negara merupakan isu kompleks yang hanya bisa diselesaikan melalui kemitraan praktis.

Ia meyakini bahwa kerja sama antara negara asal, transit, dan tujuan harus terus diperkuat karena pengelolaan migrasi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kolaborasi ini menjadi kunci utama agar setiap perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja migran di berbagai belahan dunia.

Delegasi Indonesia dalam ajang IMRF 2026 ini dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Tri Haryat, dengan didampingi oleh pejabat lintas kementerian termasuk Deputi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Leontinus Alpha, serta Direktur HAM dan Migrasi Kemlu, Indah Nuria Savitri. Seluruh jajaran pemerintah melalui KP2MI berkomitmen untuk segera mengimplementasikan poin-poin dalam Progress Declaration di tingkat nasional.

“Indonesia akan terus mendorong implementasi deklarasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh,” tutup Dirjen Rinardi.