Jangan Biarkan IKN Mangkrak, Pemerintah Harus ‘Gercep’ Selamatkan Aset Negara
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah harus gerak cepat alias gercep mengambil langkah konkret agar aset-aset negara yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berubah menjadi proyek mangkrak yang membebani keuangan negara. Penyelamatan IKN di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan bagian dari manajemen krisis dalam menghadapi ketidakpastian global.
Hal itu diungkapkan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini dalam diskusi “Manajemen Krisis di Tengah Ketidakpastian Global” yang digelar Program Doktor Manajemen Universitas Paramadina di kampus Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (5/5/2026).
Prof Didik mengakui, pembangunan IKN sejak awal menuai kritik luas dari kalangan akademisi, intelektual, hingga masyarakat karena dianggap tergesa-gesa dan tidak matang. “Kondisi saat ini menunjukkan pemerintah baru pun belum sepenuhnya siap menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan secara efektif,” ujar dia.
Meski demikian, menurut Didik Rachbini, aset yang sudah terbangun harus diselamatkan melalui kebijakan yang kreatif dan cepat. Kawasan IKN bisa segera dihidupkan melalui pembangunan komunitas baru yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan populasi permanen.
Baca Juga
Wapres Gibran Ajak Politikus PDIP Dedy Sitorus Sama-Sama Berkantor di IKN
“Salah satunya adalah dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah selesai dibangun di IKN untuk kegiatan pendidikan tinggi,” tutur dia.
Prof Didik menjelaskan, pemerintah bisa meminta sedikitnya 10 perguruan tinggi negeri besar, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Airlangga (Unair) membuka kampus kedua atau kelas jarak jauh di IKN.
Didik Rachbini menambahkan, jika masing-masing kampus menerima sekitar 5.000 mahasiswa setiap tahun, berarti akan tercipta tambahan populasi sekitar 50 ribu orang per tahun. Dalam empat tahun, IKN diperkirakan bisa memiliki populasi baru mencapai 200 ribu orang.
“Itu berpotensi menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan utilisasi aset negara yang sudah terbangun,” tegas dia.
Langkah tersebut, kata Prof Didik, jauh lebih murah dibandingkan program-program relokasi besar, seperti transmigrasi. Selain menciptakan aktivitas ekonomi baru, kehadiran kampus dapat memunculkan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor pangan, kuliner, transportasi, perumahan mahasiswa, hingga jasa lainnya.
“Dalam jangka panjang, kawasan IKN bahkan berpotensi berkembang menjadi pusat riset digital, inovasi, dan industri hijau. Swasta bisa diajak untuk ekosistem riset dan industri, inovasi, bahkan industri hijau,” papar dia.
Jadi Bandara Militer
Sementara itu, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengemukakan, pembangunan IKN menghadirkan dilema besar. Di satu sisi, berbagai infrastruktur utama sudah berdiri, dari Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, gedung kementerian, hingga bandara very-very important person (VVIP) terbesar di Kalimantan. “Namun di sisi lain, pemanfaatannya hingga kini belum optimal,” tutur dia.
Dahlan menegaskan, persoalan utama bukan hanya soal politik atau hukum, melainkan juga pertanggungjawaban ilmiah dan ekonomi dari investasi ratusan triliun rupiah yang telah digelontorkan. “Soalnya, incremental capital output ratio (ICOR) atau perbandingan antara dana yang dikeluarkan dengan hasil investasi yang diperoleh buruk sekali,” tandas dia.
Baca Juga
Dahlan mencontohkan sejumlah proyek lain yang menghadapi persoalan serupa, seperti Bandara Internasional Kertajati, kereta layang di Palembang, hingga bandara baru di Kediri yang pemanfaatannya belum maksimal.
Untuk IKN, Dahlan mengusulkan agar bandara VVIP yang sudah terbangun dialihkan menjadi pangkalan udara militer agar tetap memiliki fungsi strategis dan ekonomis. “Langkah ini dapat menjadi salah satu solusi memperbaiki efektivitas investasi negara sekaligus mencegah aset bernilai besar terbengkalai,” kata Dahlan.
Dahlan Iskan dan Didik Rachbini sepakat bahwa di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah perlu menerapkan pendekatan manajemen krisis yang adaptif dan pragmatis. Fokus utamanya bukan lagi sekadar melanjutkan pembangunan, melainkan memastikan aset negara yang sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan, produktif, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
