DPR Desak Investigasi Independen Terkait Tewasnya 15 Warga Sipil di Puncak Papua
JAKARTA, Investortrust.id - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan independen terkait insiden tewasnya 15 warga sipil dalam kontak tembak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia menegaskan proses investigasi harus objektif guna mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penindakan aparat terhadap kelompok bersenjata.
"Kami sangat prihatin atas insiden di Kabupaten Puncak. Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan independen. Hasilnya wajib disampaikan secara transparan kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi," kata Mafirion dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga
Menurutnya, eskalasi konflik yang terjadi pada 13–14 April 2026 merupakan preseden buruk dalam penanganan konflik di wilayah Papua. Mafirion menekankan transparansi hasil investigasi adalah harga mati untuk menjaga akuntabilitas negara di mata publik.
Mafiron meminta agar pembentukan tim investigasi independen melibatkan institusi kredibel seperti Komnas HAM untuk melakukan pengumpulan bukti dan keterangan saksi di lapangan. Selain itu, ia mendesak perlindungan penuh bagi keluarga korban dan saksi mata agar keterangan yang diperoleh akurat dan bebas dari intimidasi.
Mafirion mengingatkan bahwa perlindungan warga sipil merupakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak, baik menurut instrumen hukum internasional maupun nasional, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam situasi konflik bersenjata, warga sipil bukan merupakan kombatan dan harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara.
"Jika perlindungan ini gagal, maka kepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan akan tergerus, yang pada akhirnya justru memperburuk eskalasi konflik," tegasnya.
Baca Juga
Pigai Ambil Alih Penanganan Kasus Penembakan di Kembru Papua Tengah
Politikus PKB itu mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan konflik bersenjata di Papua agar pendekatan yang digunakan lebih humanis, terukur, dan meminimalisir risiko jatuhnya korban dari pihak sipil. Menurutnya Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penanganan insiden, tapi harus memperkuat sistem perlindungan warga sipil ke depan.
"Peningkatan pelatihan aparat, mekanisme pengawasan yang ketat, dan pendekatan yang lebih persuasif adalah langkah mutlak jika kita ingin menciptakan kedamaian yang permanen di Papua," ujar Mafirion.