Fitch Ratings Revisi Turun Outlook RI Jadi Negatif Dipicu Risiko Fiskal

JAKARTA, investortrust.id – Giliran Fitch Ratings mereivisi oulook peringkat utang Indonesia menjadi negative dari stable, meski peringkat dipertahankan level ‘BBBB’. Sebalumnya Moody’s telah menurunkang outlook sovereign creding rating nasional menjadi negative dengan peringkat dipertahankan pada Baa2.

Mengutip laporan yang dirilis Rabu (4/3/2026), revisi outlook ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan di tengah sentralisasi pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan membebani ketahanan eksternal.

Meski demikian, penegasan rating di level ‘BBB’ menunjukkan Indonesia masih ditopang stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang relatif baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat, serta bantalan eksternal yang memadai. Namun, kekuatan tersebut dibatasi penerimaan negara yang lemah, biaya bunga utang yang tinggi, serta indikator tata kelola yang tertinggal dibandingkan negara peers di kategori ‘BBB’.

Baca Juga

Jadi Sorotan Moody's, Pemerintah Pastikan Jaga Disiplin Fiskal

Fitch memperkirakan kebijakan fiskal tetap berhati-hati dan mematuhi batas defisit 3% PDB. Namun, fokus pemerintah mengejar target pertumbuhan 8% dan peningkatan belanja sosial dinilai berisiko mendorong bauran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar.

Defisit fiskal diproyeksikan mencapai 2,9% PDB pada 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif akibat perlambatan pertumbuhan dan dampak terbatas dari peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka pendek.

Belanja sosial diperkirakan meningkat, termasuk program makan bergizi gratis yang setara 1,3% PDB. Selain itu, percepatan belanja pada semester I-2026 dinilai berpotensi meningkatkan risiko pelebaran defisit.

Rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB diproyeksikan rata-rata 13,3% pada 2026–2027, jauh di bawah median negara ‘BBB’ sebesar 25,5%. Pelemahan penerimaan pada 2025 dipengaruhi rendahnya penerimaan pajak, pembatalan kenaikan tarif PPN 1 poin persentase, serta pengalihan dividen BUMN sebesar 0,4% PDB ke sovereign wealth fund (SWF) Danantara.

Sorot Danantara

Danantara memiliki mandat meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar APBN. Tahun ini, dana tersebut berencana menggelontorkan investasi US$26 miliar atau sekitar 1,7% PDB pada proyek hilirisasi sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Fitch menilai terdapat ketidakpastian apakah mandat Danantara dapat meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui investasi berbasis leverage untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah. Jika hal itu terjadi, transparansi fiskal dan konsistensi kebijakan dinilai dapat tergerus serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah.

Baca Juga

IHSG Intraday Anjlok hingga 4% Dipicu Faktor Ini, Sebaliknya Saham Berikut masih Menarik Dipantau

Dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diproyeksikan melebar menjadi 0,8% PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor neto. Cadangan devisa diperkirakan masih mampu menutup sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, relatif sejalan dengan negara peers.

Namun, volatilitas pasar domestik memunculkan risiko arus modal keluar. Sentimen investor dinilai rapuh, berpotensi menekan nilai tukar, meningkatkan biaya pinjaman, dan menggerus bantalan eksternal.

Fitch juga menyoroti mandat Bank Indonesia (BI) yang semakin kompleks. BI mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,75% sejak September 2025 untuk menjaga stabilitas rupiah, dengan inflasi diperkirakan tetap dalam target 2,5% ±1%. Ke depan, suku bunga diproyeksikan dipangkas dua kali hingga 4,25% pada akhir 2026.

Baca Juga

Bahlil Jamin Pasokan Batu Bara RI Terjaga meski Volume Produksi Dipangkas

Namun, sikap kebijakan yang lebih dovish dan potensi perluasan mandat untuk mendukung pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar apabila tekanan arus keluar meningkat.

Rasio Utang

Rasio utang pemerintah diproyeksikan naik moderat menjadi 41% PDB pada 2026, masih di bawah median negara ‘BBB’ sebesar 57,3%. Rasio tersebut diperkirakan stabil dalam jangka menengah dengan asumsi disiplin terhadap batas defisit tetap terjaga. Meski demikian, pembayaran bunga yang mencapai 17% dari penerimaan negara pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di kategori ‘BBB’.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tangguh di kisaran 5% pada 2026–2027, dua kali lipat median negara ‘BBB’ sebesar 2,5%. Permintaan domestik diproyeksikan menjadi motor utama, ditopang belanja publik, investasi Danantara, pelonggaran moneter, serta aktivitas hilirisasi. Namun, target pertumbuhan 8% pada 2029 dinilai sulit tercapai tanpa reformasi struktural signifikan.

Dengan outlook yang direvisi menjadi negatif, arah kebijakan fiskal dan moneter ke depan dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas makroekonomi, agar peringkat ‘BBB’ tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik yang semakin menantang.