Prabowo Absen di Pembukaan Perdagangan BEI, Menkeu: Dukungan Presiden ke Pasar Modal Tak Berkurang
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto batal hadir membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2026, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, (2/1/2026).
Dalam undangan yang sebelumnya disampaikan oleh bursa, Prabowo dijadwalkan menghadiri pembukaan perdagangan saham sekaligus menandatangani sertifikat pembukaan perdagangan.
Ketidakhadiran Presiden Prabowo dikarenakan agenda kunjungan kerja ke Aceh. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keberadaan Presiden di Aceh mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap persoalan masyarakat.
“Presiden lagi di Aceh. Itu juga menunjukkan bahwa presiden amat peduli dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Artinya yang lain pun nanti akan diperhatikan, termasuk ekonominya,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga
Menurutnya, komitmen presiden terhadap masyarakat dan perekonomian nasional tetap kuat meskipun tidak hadir secara langsung dalam agenda pembukaan perdagangan saham di BEI.
“Jadi komitmen presiden terhadap masyarakat, terhadap ekonomi, amat kuat diperlihatkan dengan kunjungannya ke Aceh itu. Jadi nggak apa-apa. Kan alat-alatnya presiden di sini semua,” tambahnya.
Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menilai ketidakhadiran Presiden tidak menjadi persoalan bagi pasar modal.
“Nggak ada masalah, Presiden kan yang penting adalah dukungan kepada pasar modal bukan kehadirannya,” kata Inarno.
Baca Juga
IHSG Awali Perdagangan Perdana 2026 dengan Ceria, Naik ke Level 8.670
Ia juga menegaskan bahwa Presiden memiliki sejumlah agenda yang dinilai lebih prioritas. “Banyak hal yang lebih penting juga seperti kemarin kan beliau baru dari Aceh, baru dari Medan segala macam. Tentunya itu yang menjadi prioritas saat ini,” ujarnya.
Meski tanpa kehadiran Presiden, acara seremonial pembukaan perdagangan saham tahun 2026 tetap berlangsung dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.