Gedung Putih Ingin Perbankan AS Ramah Kripto, Pajak Dirombak

JAKARTA, investortrust.id - Gedung Putih (White House) menyerukan lembaga-lembaga di Amerika Serikat (AS) untuk mempromosikan perdagangan mata uang kripto dan menyusun regulasi baru bagi industri ini. Laporan ini merupakan langkah terbaru dalam upaya Presiden AS Donald Trump untuk merangkul dunia kripto secara luas.

Laporan tersebut sebagian besar merupakan penjabaran dari proposal kebijakan yang telah didukung Gedung Putih, yang mengkristalkan pendekatan permisif pemerintahan Trump terhadap regulasi kripto. Dalam 168 halaman, laporan tersebut menyerukan regulator perbankan, otoritas keuangan, pejabat pajak, dan anggota parlemen AS untuk menjalankan kebijakan yang akan memajukan agenda industri.

Melansir The New York Times, Jumat (1/8/2025) membandingkan kripto dengan penemuan-penemuan yang mengubah dunia seperti kereta api dan internet, laporan tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat harus "mengadopsi pola pikir pro-inovasi terhadap aset digital" dan memastikan bahwa kripto menjadi "ciri khas Zaman Keemasan Amerika yang baru."

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump dengan antusias mempromosikan kripto, mendorong para penggemar di industri ini untuk menobatkannya sebagai "presiden Bitcoin" pertama. Ia telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk memajukan prioritas kripto, menandatangani undang-undang penting yang menciptakan aturan baru untuk jenis kripto tertentu, dan mengakhiri kampanye penegakan hukum selama bertahun-tahun terhadap perusahaan-perusahaan terbesar di industri ini.

Di saat yang sama, Trump telah menjadikan mata uang digital sebagai landasan bisnis keluarganya, menciptakan konflik etika yang hampir tidak memiliki preseden dalam sejarah AS. Hanya beberapa hari sebelum pelantikannya, ia mulai memasarkan jenis mata uang kripto yang disebut memecoin, sebuah aset eksperimental yang kini sedang diputuskan oleh pemerintahannya bagaimana cara mengaturnya.

 

Baca Juga

Tarif Pajak Transaksi Kripto Lebih Besar Dari Saham, DJP: Akan Dicermati dan Evaluasi

Trump dan putra-putranya juga menjalankan perusahaan rintisan kripto, World Liberty Financial, yang menawarkan bentuk mata uang digital populer yang dikenal sebagai stablecoin. RUU yang ditandatangani Trump menciptakan kerangka regulasi untuk stablecoin, sebuah momen penting yang dirayakan oleh industri ini dengan sebuah upacara di Gedung Putih bulan ini.

Trump dulunya seorang skeptis kripto yang gigih. Namun dalam kampanye tahun lalu, ia meninggalkan keraguannya yang telah lama ada setelah kampanye lobi oleh para eksekutif kripto yang sangat ingin beralih dari pertempuran regulasi selama bertahun-tahun di Washington.

Laporan yang dirilis pada hari Rabu (30/7/2025) berjudul "Memperkuat Kepemimpinan Amerika dalam Teknologi Keuangan Digital", berawal dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada minggu pertama masa jabatannya. Dalam perintah tersebut, ia berjanji untuk mendorong "pertumbuhan dan penggunaan aset digital yang bertanggung jawab" dan meminta pemerintah untuk mengembangkan peta jalan bagi industri ini.

Sebuah komite yang terdiri dari para pejabat di seluruh pemerintah federal menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyusun daftar rekomendasi. Beberapa proposal akan memerlukan otorisasi dari Kongres, di mana undang-undang untuk merombak regulasi kripto telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sedang dipertimbangkan di Senat.

Laporan tersebut menyerukan aturan baru yang akan "segera memungkinkan perdagangan aset digital di tingkat federal" dan memberikan pengawasan sebagian besar pasar kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Banyak investor kripto percaya bahwa CFTC, sebuah badan federal yang relatif kecil, kemungkinan akan lebih ramah daripada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), pengawas keuangan tertinggi di negara ini.

 

Baca Juga

Siap-siap! Per 1 Agustus Jual Kripto Kena Pajak 0,21%, Pelaku Usaha Kripto Minta Ini ke Pemerintah

Laporan tersebut juga mengarahkan banyak badan lain untuk menerapkan kebijakan yang akan mendorong industri kripto. Laporan tersebut mendesak Internal Revenue Service (IRS) untuk memastikan "keadilan dan prediktabilitas" dalam cara perpajakan mata uang kripto, menurut ringkasan yang dirilis oleh Gedung Putih.

"Aturan perpajakan kita harus selaras dengan teknologi baru dan menghilangkan hambatan kepatuhan bagi individu maupun bisnis yang terlibat dalam aktivitas yang melibatkan aset digital," tulis laporan tersebut.

Satu bagian laporan yang dikhususkan untuk perbankan mengarahkan pemerintah AS untuk "memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh aset digital dan teknologi blockchain" dan mempermudah perusahaan kripto untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan.

Di bawah pemerintahan Biden, perusahaan kripto mengeluh bahwa regulator menekan bank untuk memutus hubungan dengan klien di dunia kripto, sebuah kampanye yang disebut industri sebagai "Operasi Titik Cekik 2.0".